PALEMBANG, fornews.co – Swastanisasi pengelolaan lagan parkir mengancam mata pencaharian bagi oara juru parkir (Jukir) di Kota Palembang. Oleh karenanya, rencana pemerintah menswastanisasikan lahan parkir mendapat penolakan dari para Jukir yang menggelar unjuk rasa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang, Senin (24/07).
Dengan membawa sejumlah spanduk dan pengeras suara, massa yang mengenakan rompi parkir tergabung dalam Yayasan Keluarga Juruparkir Palembang (YKJPP), sekitar pukul 11.00 WIB, mendatangi para wakilnya untuk mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, membatalkan swastanisasi parkir online.
“Kami menuntut pemerintah untuk membatalkan swastanisasi parkir online yang diterapkan beberapa waktu lalu,” seru Ketua YKJPP Alex Pandawalima, saat menyampaikan orasinya.
Selain itu, pihaknya juga menuntut Pemkot Palembang, agar meninjau ulang berapa jumlah titik parkir yang ada di daerah ini, sejak tahun 2012 hingga 2017 untuk mengurangi kebocoran Pendapat Asli Daerah (PAD). “Memenuhi target PAD, kita akan membuka satu rekening bank dan juru parkir menyetor ke sana. Untuk mengurangi kebocoran, yang selama ini dikelola oleh pemerintah dan menyetor ke Dishub UPTD Parkir,” ujarnya.
Ditambahkan Alex, pihaknya juga meminta Pemkot Palembang, melalui Dishub UPTD Parkir untuk mengembalikannya baju, rompi, dan surat tugas yang sebelumnya diambil paksa oleh pihak swasta. “Kemarin pada saat swastanisasi, pihak swasta didamping oknum-oknum TNI dan Polri, mengintimidasi serta merampas hak juru parkir berupa rompi, pakaian dan surat tugas, kami minta segera dikembalikan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palembang, Darmawan mengatakan, pihaknya akan mencarikan solusi, medias, musyawarah mufakat agar jangan sampai juruparkir dirugikan dan pemerintah dapat memenuhi target. “Mereka melakukan aksi damai, menyampaikan keluh kesahnya. Untuk itu, kami carikan solusinya, agar juruparkir tidak dirugikan dan Pemkot Palembang dapat memenuhi target yang diinginkan oleh DPRD Kota Palembang,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan sangat mendukung dengan saran dari juruparkir untuk membuka satu rekening bank. “Jadi mereka bisa terkontrol, nantinya hak dan kewajiban mereka akan di MOU terlebih dahulu, kami sangat mendukung sekali dengan usulan itu dan agar tidak ada lagi kebocoran yang selama ini terjadi,” tandasnya. (bay)
