JAKARTA, fornews.co – Beberapa tahun terakhir, tren gini rasio cenderung naik signifikan yakni, kenaikan tertinggi pada 2013 hingga 0,413 dari sekitar 0,39 di tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Bappenas/Menteri PPN Bambang Brodjonegoro menyampaikan, mengurangi kemiskinan ekstrem dan jurang ketimpangan yang menganga pemerintah meningkatkan akses layanan dasar dan melakukan pemerataan layanan publik. Seperti, pendidikan, dan kesehatan, sehingga 40% kelompok masyarakat terbawah memiliki kemampuan untuk berkembang dan meningkatkan taraf hidupnya.
“Intervensi pemerintah terhadap perekonomian itu berfokus pada peningkatan taraf hidup 40% kelompok termiskin. Pada pemenuhan layanan dasar untuk mereka,” ujarnya pada diskusi media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), yang berlangsung di Ruang Serbaguna Roeslan Abdulgani, Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Jumat (08/09).
Menurut Bambang, ada beberapa faktor pendorong ketimpangan. Pertama, ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar, di mana anak-anak miskin tidak mendapatkan kesempatan awal yang adil dalam hidup mereka. Kedua, ketimpangan kualitas pekerjaan dimana masyarakat miskin terjebak pada pekerjaan informal, produktivitas dan upah rendah akibat kurangnya kesempatan meningkatkan keterampilan.
“Lalu, ketimpangan pendapatan dan aset, yang banyak disebabkan sebagian besar orang kaya, mudah menyembunyikan asetnya dan rendahnya kepatuhan membayar pajak. Faktor terakhir ketiadaan jaring pengaman ketika terjadi guncangan, seperti jaminan sosial dan kesehatan bagi penduduk miskin yang sangat rentan, sehingga mudah kehilangan pekerjaan dan pendapatan ketika terjadi krisis, bencana alam atau sakit,” bebernya.
Lanjutnya, mengatasi itu semua, ada beberapa fokus kebijakan pemerintah dalam rangka menurunkan angka ketimpangan, yakni meningkatkan kualitas dan ketersediaan layanan publik. Seperti perbaikan administrasi kependudukan, sanitasi, air bersih serta mendorong DAK-Dana Desa untuk perbaikan kemiskinan pedesaan.
“Pemerintah juga berupaya mengurangi beban pengeluaran penduduk kurang mampu, seperti meningkatkan subsidi beras bernutrisi, subsidi listrik, bantuan perumahan,” terang Bambang, seraya mengatakan penciptaan pekerjaan produktif, seperti meningkatkan investasi yang menyerap banyak tenaga kerja, pendidikan vokasi, serta memperluas akses enterpreneurship.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Tony S mengungkapkan, adanya ketimpangan di negara berkembang merupakan hal yang wajar. Dia merujuk pada teori pembangunan Simon Kusnetz (kurva kusnetz), di mana pertumbuhan ekonomi tertinggi di sebuah negara akan memunculkan problem kesenjangan. Namun di titik tertentu, angka ketimpangan akan mengalami penurunan jika pendapatan perkapita penduduk kelompok terbawah semakin meningkat secara perlahan.
“Yang harus dilakukan pemerintah menghadapi kondisi saat ini, adalah melakukan kerja bersama, diawali dengan pembangunan infrastruktur, karena pembangunan infrastruktur memiliki dampak jangka panjang dan jangka pendek. Selain infrastruktur juga terus dilakukan implementasi program BPJS, pendidikan, kesehatan,” katanya.
Sementara itu, Pengamat Infid Sugeng Bahagijo menegaskan, baru pertama kali dalam sejarah pemerintah secara tegas mengukur diri sendiri dengan ukuran ketimpangan, jika sebelumnya hanya mengukur kemiskinan dan pengangguran. “Jadi sesungguhnya arah kebijakan pemerintah Jokowi sudah benar,” timpalnya.
Pada kesempatan itu, Sugeng juga mengusulkan sejumlah program yang diharapkan bisa menurunkan ketimpangan. Yakni, menyetarakan perolehan ajak dengan profil ekonominya. Lalu, kata dia, meninjau ulang bobot kementerian/lembaga. “Selain itu, melakukan open education, maksudnya membuka akses yang lebih luas pada kesempatan pendidikan,” tandasnya. (ibr)
