PALEMBANG, fornews.co – Tercemarnya udara Kota Palembang dampak dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat seluruh aktivitas warga di luar lapangan sangat terganggu.
Terlebih satu pekan ini, polusi asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diduga dari kabupaten yang berdampingan dengan Palembang, membuat asap tersebut masuk ke rumah warga.
Mencermati hal itu, Komisi V DPRD Sumsel bakal mengumpulkan pihak yang terkait dengan pengaruh asap dan dampak dari asap dari karhutla.
Menurut Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Padli, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala BPBD Sumsel, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan Sumsel.
Karena soal karhutla ini perlu diketahui proses dari hulu ke hilirnya perlu jelaskan lagi. Karena selain terjadi karhutla, juga sekarang sedang terjadi fenomena elnino, kemarau yang berkepanjangan.
“Ini yang kemudian membuat lahan kering yang mudah terbakar ditambah dengan karhutla. Lalu berdampak terjadi polusi udara yang sangat tinggi dan mengakibatkan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), yang tidak hanya terjadi pada balita tapi juga orang-orang tua, terlebih yang mempunyai penyakit bawaan,” ujar dia, Rabu (27/9/2023).
Syaiful Padli mengungkapkan, seperti apa solusinya, dalam waktu dekat Komisi V akan memanggil pihak-pihak terkait untuk mencari langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan.
“Dan ke depan penyikapannya seperti apa. Misal, BPBD akan melihat sejauh mana Satgas Karhutlah ini sudah berjalan, dan kaitan dengan anggarannya,” ungkap dia.
Komisi V, jelas politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, melihat anggarannya tidak terlalu besar untuk bencana ini. Kemudian apakah ada bantuan dari BNPB Pusat, ini yang akan dipertanyakan juga.
Berikutnya dengan Dinas Pendidikan, pihaknya juga masih menunggu regulasi dari Dinkes dan BPBD kaitannya dengan polusi asap ini.
“Artinya kami akan mendorong, kalau polusi asap ini semakin pekat dan membahayakan anak-anak sekolah, maka kami meminta pihak sekolah tidak hanya daring tapi diliburkan, sembari melihat perkembangan dari asap ini,” jelas dia.
Kemudian bersama Dinas Kesehatan, terang Syaiful Padli, untuk mencari langkah-langkah konkret seperti apa untuk menyikapi terjadinya ISPA dan sosialisasi yang perlu dilakukan ke masyarakat, kaitannya dengan pola hidup sehat.
“Ini perlu kolaborasi antarinstansi dan harus duduk bersama, untuk segera mengambil keputusan sehingga persoalan ini tidak harus menunggu, tapi harus jemput bola, begitupun Komisi V, hingga Pemprov Sumsel bisa mengambil kebijakan,” tandas dia. (aha)
