PALEMBANG, fornews.co – Penerapan uji coba one way (satu jalur) di Jalan Dhanny Effendi (Radial), PON IX, dan Angkatan 45 dinilai perlu ada kajian ulang. Apalagi, ujicoba tersebut, disinyalir karena adanya Transmart yang disinyalir menambah kepadatan kendaraan di arah Radial.
“Ini memang perlu dikaji ulang agar lebih efektif dan tidak membingungkan warga. Karena tidak ada sosialisasi ke masyarakat secara detail, jadi seolah-olah masuk ke kawasan itu seperti menuju jebakan Batman. Mengapa sih harus ada one way, apa karena ada Transmart jadi mengharuskan ada one way. Karena jalan inikan milik rakyat,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati, disela-sela rapat Paripurna, Kamis (09/11).
Menurut Anita, sebelum adanya Transmart, kondisi lalu lintas walaupun padat tapi masih normal. Tapi sejak adanya Transmart, mulai terjadi penutupan jalan dan menambah kemacetan. Perlu diingat juga, bahwa semua kegiatan yang ada di pinggir jalan harus Analisa Dampak Lalulintas (Andalalin) nya.
“Memang uji coba one way itu sangat dimengerti dan memahami, bagaimana mengurai kemacetan di jalur padat. Tapi ini sepertinya tidak diikuti survei lebih awal. Karena, bukan saja di wilayah tersebut yang kepadatan kendaraannya tinggi. Namun di tempat lain, seperti di arah Bukit Besar (Jalan Srijaya Negara) yang saat jam-jam tertentu sangat padat,” katanya.
Sementara, Anggota Komisi II DPRD Sumsel, Fahlevi Maizano menuturkan, pemberlakuan one way yang dilakukan Polresta Palembang tersebut, hanya memindahkan lajur kemacetan.
“Bagaimana tidak (memindahkan kemacetan), kendaraan terus bertambah, sedangkan jalan tidak pernah bertambah. Bahkan krodit di Jalan Radial dan POM IX berdampak pada jalur lain, seperti di Jalan KH A Dahlan,” tuturnya.
Menurut Boy, sapaan akrab Fahlevi Maizano, dalam memberlakukan satu jalur memang banyak yang harus diperhatikan. Dia mencontohkan, boleh di Jalan Radial arus lalu lintas lancar, namun perhatikan jalan KH A Dahlan, yang notabene ada sarana ibadah, pasar, kantor dan sekolah.
“Hal ini juga mesti diperhatikan. Karena, pengalihan jalan atau pemberlakuan one way, tujuannya baik mengurai kemacetan. Bukan menimbulkan kantong kemacetan baru, atau hanya sekedar mengalihkan kemacetan di tempat lain. Ini bukanla solusi yang baik,” ujarnya.
Politisi PDIP ini juga menyinggung persoalan izin Transmart dan Hotel Santika Palembang. Sebab, setiap pembangunan itu harus memperhatikan dampak sosial, lingkungan, ekonomi dan dampak lalulintas.
“Hotel Santika itu, contohnya. Tidak memiliki lahan parkir. Padahal, jika ada ballroom dengan kapasitas 1.000 orang, harus memiliki lahan parkir untuk 700 unit kendaraan. Kemudian, keberadaannya juga sangat dekat dengan bibir jalan utama. Kalau sesuai ketentuan jelas tidak boleh,” tegasnya.
Hal yang mengusik terkait izin Transmart, karena dari sepengetahuannya, yang pernah dikeluarkan pemerintah itu sebelum berdiri berupa izin condotel dan Rukan (rumah kantor), bukan pusat perbelanjaan seperti sekarang. “Tapi untuk hal ini tolong dikonfirmasi lagi kepada Pemerintah Kota Palembang,” tandasnya. (tul/ibr)
