PALEMBANG, fornews.co – Publik diajak untuk lebih kritis merespons berbagai persoalan krisis bencana ekologis yang terus terjadi di Sumatera Selatan (Sumsel).
Karena, dari kekayaan sumber daya alam (SDA) yang ada di Bumi Sriwijaya ini dan keanekaragaman ekosistem yang menjadi penopang kehidupan masyarakat, kerap menghadapi tekanan akibat aktivitas industri ekstraktif dan sebagainya.
Atas dasar itulah, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel mengkampanyekan ‘Sumatera Selatan Darurat Bencana Ekologis’ lewat ECOFEST (Festival Lingkungan) dalam seni, musik, film, fotografi, diskusi, puisi, dan orasi ekologis.
Kampanye yang menyasar kalangan muda, komunitas seni, mahasiswa, kelompok perempuan, masyarakat tapak, dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memperkuat gerakan penyelamatan lingkungan hidup itu di gelar di mindset, Minggu (15/11/2026).
Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye, Galang Suganda menyampaikan, bahwa momen ini merupakan ruang ekspresi, edukasi, refleksi, dan konsolidasi publik untuk merespons berbagai persoalan krisis bencana ekologis yang terus terjadi di Sumatera Selatan.
Lewat pendekatan seni, musik, film, fotografi, diskusi, puisi, dan orasi ekologis, Walhi Sumsel ingin membangun kesadaran kritis sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat dalam memperjuangkan keadilan ekologis.
“Sumatera Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman ekosistem yang menjadi penopang kehidupan masyarakat. Namun, kekayaan itu terus menghadapi tekanan akibat aktivitas industri ekstraktif, ekspansi perkebunan, pertambangan, alih fungsi lahan, serta eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” ujar dia.
Galang melanjutkan, verbagai persoalan seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, pencemaran sungai, kerusakan ekosistem gambut, hingga konflik penguasaan ruang hidup merupakan gambaran nyata krisis ekologis di Sumsel.
Persoalan itu, sambung dia, tidak hanya berdampak terhadap kerusakan ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat, menghilangkan sumber penghidupan, dan memperbesar ketimpangan sosial.
“Walhi Sumsel memandang bahwa krisis ekologis tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan pembangunan dan tata kelola sumber daya alam yang belum menempatkan keselamatan ekologis sebagai prioritas,” kata dia.
Berkaca dari hal itu, ungkap Galang, dibutuhkan keterlibatan publik yang lebih luas untuk membangun kesadaran kritis, memperkuat solidaritas, dan mendorong perubahan terhadap berbagai kebijakan yang mengancam keberlanjutan lingkungan hidup.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin menegaskan bahwa perjuangan menyelamatkan lingkungan hidup membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” tandas dia. (aha)
