PALEMBANG, fornews.co-DPRD Musi Banyuasin (Muba) segera mendatangi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menyelesaikan masalah tapal batas dengan Kabupaten Muba dan Musi Rawas Utara (Muratara), tepatnya di Desa Sako Tuban dan Lubuk Bintialo, Kecamatan Batang Hari Leko, Muba.
“Kami akan tetap berupaya agar dusun yaitu Dusun 3 dan 4 (Desa Sako Suban dan Lubuk Bintialo) agar tetap masuk wilayah Kabupaten Muba. Kami segera mendatangi Kemendagri untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Ketua DPRD Muba, Abusari Hasan.
Abusari melanjutkan, sebagai wakil rakyat, tentu pihaknya berusaha mencari jalan keluar permasalahan ini sebaik mungkin. Kemudian, pihaknya akan melayangkan surat ke Pemkab Muba untuk mempertegas persoalan ini agar tidak berlarut-larut.
Hal tersebut menindaklanjuti aksi dari masyarakat Desa Sako Tuban dan Lubuk Bintialo, yang menuntut dikembalikannya SK Mendagri nomor 50 tahun 2014 tentang kesepakatan tapal batas antara Kabupaten Muba dan Musi Rawas Utara. Selanjutnya,menuntut dibatalkannya SK Mendagri nomor 76 tahun 2014, karena diduga terbitnya SK Mendagri no. 76 tahun 2014 melanggar kesepakatan antar dua kabupaten dan peraturan perundang-undangan yg berlaku.
Warga Desa Sako Suban, Syarif (54), menuturkan, setelah mendengarkan sikap dari Ketua DPRD Muba, mereka mendukung wakil rakyat Bumi Serasan Sekate agar segera menyelesaikan masalah tersebut. Karena, di daerah mereka Pemkab Muba sudah membangun PAUD, sekolah dan fasilitas masyarakat lainnya.
“kami ingin mendukung kepada DPRD Muba agar semangat dan bergairah untuk menindaklanjuti permasalahan dua dusun yang saat ini diklaim oleh Kabupaten Muratara” tandasnya. (tul)
