PALEMBANG, fornews.co-Warga Muaraenim mulai mengingikan ada tokoh dari Bumi Serasan Sekundang memimpin Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2018-2023. Figur yang dinilai layak pantas untuk menjadi Sumsel 1 tersebut ada dalam diri HM Giri Ramanda N Kiemas, SE, MM.
“Kami mendengar Pak Giri akan mencalonkan diri jadi gubernur. Jangan ragu Pak, Insya Allah jadi gubernur),” ungkap Mustopa, 70, warga Desa Tanjung Raya, Kecamatan Rambang, Muaraenim.
Sebagai sesepuh Desa Tanjung Raya, Mustopa meminta Giri Ramanda Kiemas tidak ragu-ragu lagi untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumsel pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Sumsel 2018 mendatang. Karena, di usianya yang telah 70 tahun itu, belum ada Gubernur Sumsel yang berasal dari Muaraenim. “Jika memang Giri mencalonkan gubernur, saya sangat merasa bangga, kapan lagi kita mau punya gubernur dari Muaraenim,” ujarnya.
Mustopa juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan Giri Ramanda Kiemas mengunjungi dan berdialog dengan warga Desa Tanjung Raya. “Kami senang Pak Giri melihat dan memperhatikan kami ke sini (Desa Tanjung Raya),” tukasnya.
Dukungan serupa juga disampaikan Linsom (38), warga Desa Pagar Agung, Kecamatan Rambang, Muaraenim. “Kami mendukung Bapak Giri mencalon jadi gubernur,” katanya.
Menanggapi dukungan sesepuh Desa Tanjung Raya tersebut, Giri menyatakan siap untuk maju. “Kalau memang masyarakat menghendaki, Insya Allah saya akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumsel,” tegasnya.
Ketua DPRD Sumsel ini menyampaikan, jalan keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sangat bergantung pada pemimpinnya. Dia mencontohkan, jika kepala daerah telah berhutang karena telah menerima uang dari perusahaan yang ada di suatu daerah, maka ketika muncul persoalan atau permasalahan masyarakat dengan perusahaan tersebut, maka sulit bagi kepala daerah untuk berpihak kepada rakyatnya.
Atas dasar itu, Giri mengajak masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas dengan memperhatikan rekam jejak atau pengalaman, kemampuan di bidang pemerintahan, dan memiliki keinginan yang baik untuk membantu masyarakat.
“Jika masyarakat memilih kepala daerah hanya karena telah diberi uang, maka sulit didapati pemimpin yang benar-benar pro rakyat. Jadi, jangan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah karena uang,” terangnya. (tul)
