NEW YORK, fornews.co — Indonesia mengambil langkah diplomatik dengan menggalang dukungan internasional untuk memperkuat perlindungan pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyusul meningkatnya insiden kekerasan di Lebanon yang menelan korban jiwa dari personel misi.
Hingga Rabu sore waktu New York, sedikitnya 73 negara dan pengamat PBB menyatakan dukungan terhadap Joint Statement on the Safety and Security of Peacekeepers yang diprakarsai Indonesia bersama sejumlah negara kontributor misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Pernyataan bersama itu dibacakan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Umar Hadi, dalam forum terbuka di Markas Besar PBB pada 9 April 2026.
Forum tersebut dihadiri berbagai negara, termasuk Inggris, Rusia, China, Pakistan, Bahrain, Spanyol, dan Malaysia, menandakan meningkatnya perhatian global terhadap keselamatan pasukan penjaga perdamaian.
Inisiatif ini muncul setelah serangkaian serangan sejak akhir Maret menyebabkan tiga personel Indonesia gugur serta melukai sejumlah pasukan dari beberapa negara lain.
Situasi tersebut menyoroti kerentanan pasukan penjaga perdamaian yang selama ini ditempatkan sebagai penyangga stabilitas di wilayah konflik.
“Keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB tidak dapat ditawar. Kami mendesak Dewan Keamanan untuk memanfaatkan seluruh instrumen yang tersedia guna memastikan perlindungan yang lebih efektif,” ujar Umar Hadi dalam pernyataannya.
Langkah Indonesia ini mendorong agar mekanisme perlindungan pasukan PBB diperkuat secara sistemik.
Negara-negara pendukung juga menyerukan penghentian kekerasan, penurunan ketegangan, serta kembalinya para pihak ke jalur diplomasi.
Di sisi lain, tekanan terhadap United Nations Security Council kian meningkat untuk menuntaskan investigasi menyeluruh atas serangan terhadap personel UNIFIL.
Transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi fondasi penting agar misi perdamaian tidak kehilangan legitimasi di mata publik internasional.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, sebelumnya menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong langkah konkret dalam merespons situasi tersebut.
Upaya ini menempatkan Indonesia tidak hanya sebagai kontributor pasukan, tetapi juga sebagai penggerak norma perlindungan yang lebih kuat dalam operasi penjaga perdamaian.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa keamanan pasukan penjaga perdamaian kini menjadi isu strategis yang menuntut pendekatan baru bukan hanya pengamanan teknis di lapangan, tetapi juga konsensus politik global yang lebih tegas untuk melindungi mereka yang bertugas menjaga perdamaian.
