JAKARTA, fornews.co — Pemerintah terus memperketat dan memperbaiki tata kelola badan hukum melalui verifikasi, menyusul temuan celah dalam sistem lama yang dinilai terlalu longgar dalam memastikan keabsahan data.
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum menyatakan pembaruan sistem ini tidak hanya menyasar badan usaha, tetapi juga organisasi non-profit seperti yayasan dan perkumpulan yang selama ini kurang tersentuh pengawasan mendalam.
Direktur Jenderal AHU, Widodo, mengatakan perubahan ini berangkat dari kebutuhan memperkuat akuntabilitas dan mencegah praktik manipulasi data yang berpotensi merugikan publik.
“Selama ini proses banyak bergantung pada input notaris. Itu membuat legalitas bisa terbit cepat, tapi verifikasinya belum cukup kuat,” ungkapnya baru ini dalam diskusi di Dewan Pers pada Senin, 13 April 2026.
Pihaknya melihat ada risiko pada validitas data, termasuk perubahan kepemilikan yang tidak terpantau.
Menurut Widodo, sistem baru menempatkan verifikasi sebagai titik krusial sebelum legalitas diterbitkan.
Konsekuensinya, waktu layanan menjadi lebih panjang, tetapi pemerintah menilai langkah ini penting untuk menjaga integritas data.
Ia juga menyinggung pembaruan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang terus disesuaikan dengan perkembangan aktivitas ekonomi, termasuk sektor pers.
Penyesuaian ini dinilai penting agar identitas kegiatan usaha tidak lagi bersifat umum, melainkan lebih presisi.
Di sisi lain, AHU membuka opsi integrasi data dengan Dewan Pers melalui skema pertukaran informasi langsung.
Model ini diharapkan dapat mempercepat proses pengecekan status badan hukum perusahaan media.
Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan, menyebut keterbatasan akses data selama ini menghambat kerja verifikasi, terutama dalam menangani pengaduan masyarakat terhadap media.
“Kami kerap menemui situasi di mana status badan hukum media tidak bisa dipastikan dengan cepat. Padahal itu menjadi dasar apakah suatu perkara dapat ditangani melalui mekanisme Dewan Pers,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kejelasan status badan hukum bukan hanya soal administrasi, tetapi berkaitan langsung dengan perlindungan hukum bagi jurnalis dan masyarakat.
Ketika sebuah media tidak memiliki badan hukum yang sah, penyelesaian sengketa cenderung bergeser ke jalur pidana.
“Karena itu, akses data yang lebih terbuka akan membantu memastikan proses penyelesaian sengketa berjalan sesuai kerangka hukum pers,” ujarnya.
Diskusi ini juga menyinggung konteks lebih luas terkait tata kelola ekosistem media, termasuk kasus pemblokiran sementara konten media Magdalene di Instagram oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
Peristiwa tersebut memperkuat urgensi koordinasi antarlembaga agar regulasi tidak hanya berjalan, tetapi juga saling terhubung dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan pengetatan verifikasi dan rencana integrasi data, pemerintah dan Dewan Pers menempatkan transparansi sebagai fondasi utama dalam menjaga kredibilitas badan hukum, khususnya di sektor pers yang bersinggungan langsung dengan kepentingan publik.
