JAKARTA, fornews.co- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia meminta perusahaan pers untuk memberikan jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada pekerja media.
Ketua Bidang Ketanagakerjaan AJI Aloysius Budi Kurniawan menyampaikan hak pekerja media ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.
“Tujuan kami adalah agar perusahaan pers wajib memenuhi undang-undang jaminan sosial tersebut kepada seluruh karyawan pekerja media,” kata Budi saat peringatan Hari Buruh di Jakarta, Selasa (1/5/2018) seperti dikutip tirto.id.
Menurut Budi, tuntutan tersebut selalu menjadi fokus AJI setiap tahunnya dalam May Day karena masih banyak pekerja media belum mendapat jaminan sosial. Padahal UU BPJS telah mengatur bahwa perusahaan media untuk memenuhi jaminan sosial kepada karyawannya.
Budi berpendapat, selama ini perusahaan pers memiliki beberapa modus yang membuat mereka seolah patuh terhadap UU BPJS tersebut, namun kenyataannya tidak. Modus pertama adalah perusahaan tidak mengikuti karyawannya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kedua perusahaan mendaftarkan karyawannya untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan namun tidak membayarkannya. Ketiga, perusahaan mendaftarkan karyawannya untuk mengikuti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan tetapi hanya membayar salah satunya. Keempat, perusahaan tidak mendaftarkan karyawannya BPJS, namun diikutkan asuransi lainnya yang nilai jaminannya lebih rendah dibandingkan BPJS.
“Pelanggaran seperti itu harus ditindak tegas dan kami mendesak pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan untuk menindak perusahaan tersebut,” kata dia. AJI pun meminta Dewan Pers untuk mendesak perusahaan pers mematuhi undang-undang yang ada.
Di Palembang, peringatan hari buruh juga diperingati oleh kalangan jurnalis, dengan melakukan diskusi terbuka di taman kota, Kambang Iwak Park. Dalam diskusinya, AJI menkrucutkan berbagai persoalan yang masih dihadapi oleh jurnalis di Palembang. Diantaranya sistem gaji yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah (upah minimum regional). Hal ini disinyalir karena ikatan kerja yang dilakukan masih belum sesuai dengan undang-undang keternagakerjaan. Selain itu, masih ditemukan perusahaan yang menerapkan sistem kerja kontrak berkepanjangan pada pekerja jurnalisnya,
“May Day merupakan moment para pekerja, termasuk pekerja media untuk makin mengetahui persoalan yang dihadapi. Karena itu, pentingnya jurnalis berserikat dalam menghadapi persoalan tersebut,”ujar Ketua AJI Palembang, Ibrahim Arsyad.
Selain persoalan penghasilan, jurnalis di daerah termasuk di Palembang masih memperoleh beban kerja yang berlebihan dan tidak terpenuhinya hak sesuai seperti cuti haid bagi jurnalis perempuan. Padahal, kata Ibrahim, dengan pekerja jurnalis yang sehat dan sejahtera maka perusahaan akan lebih kuat. Pada diskusi yang diikuti oleh kalangan pers kampus inipun, AJI mengajak jurnalis untuk makin profesional menciptakan karya jurnalistik guna memerangi berita hoax. Perkembangan informasi yang pesat dan kompetitif, mengharuskan jurnalis bekerja profesional.
Sementara Ketua Majelis Etik AJI Palembang, Darwin Syarkowi mengatakan jurnalis sangat penting berserikat. Profesi jurnalis telah memiliki kode etik dan telah diatur dalam undang-undang namun masih sangat rentan akan beragam permasalahan, termasuk saat bersengketa dan nantinya bermuara di lembaga Dewan Pers. “Kalau jurnalis berjuang sendirian tentu berat, maka itu baiknya berserikat. Jadi buruh itu terutama jurnalis harus cerdas,” jelasnya. (bas/rel)
