PALEMBANG, Fornews.co – Ratusan buruh yang tergabung dalam Gerakan Pekerja-Buruh Keadilan Sumatera Selatan (GEPBUK SS) melakukan aksi penolakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Sumsel, Kamis (15/10).
Berdasarkan pantauan, kedatangan buruh dari beberapa sektor ini membawa sejumlah atribut diantaranya yakni pocong yang bertuliskan ‘Omnibus Law = Matinya Keadilan’ serta keranda bertuliskan ‘DPR’.
Koordinator Lapangan (Korlap), Aminoto MZ mengatakan kedatangan mereka kali ini sebagai bentuk penolakan disahkannya UU Cipta Kerja karena berdampak panjang bagi pekerja dan anak cucu nantinya. Karena itu, pihaknya meminta Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) agar segera dicabut UU tersebut.
“Kami sejak awal atau masih dalam RUU, kami telah memantau draftnya dan memang banyak poin yang merugikan pekerja dan kami pun sudah lama mendengungkan penolakan tersebut,” katanya.
Saat ini, ia mengaku pihaknya lebih sepakat dengan UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dimana, UU tersebut sudah tepat bagi pekerja di Indonesia. Namun, pemerintah tidak mengindahkan tuntutan buruh. Karena itu, pihaknya sangat menolak dengan berbagai pertimbangan. Banyak poin yang harus dikritisi. Tapi tuntutannya yaitu Omnibus Law sangatlah merugikan.
“Kami harap pemerintah pusat menerima aspirasi kami,” tutupnya. (lim)
