JAKARTA, fornews.co – Ada enam tuntutan yang dibawa sekitar 200.000 buruh dan pekerja pada peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025) pagi.
Tuntutan pada Hari Buruh Internasional 2025 ini yakni, Penghapusan sistem outsourcing; Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT); Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Realisasi upah layak; Pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi; dan Pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).
Terhadap enam tuntutan tersebut, Presiden Prabowo Subianto akan menindaklanjuti seluruh aspirasi dengan serius dan melibatkan kementerian terkait untuk melakukan kajian mendalam.
Bahkan, Presiden ingin memberi hadiah kepada kaum buruh pada hari ini, dengan membentuk segera dewan kesejahteraan buruh nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia.
“Tugas mereka mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden, mana undang-undang yang enggak beres, yang enggak melindungi buruh. Mana regulasi yang enggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki,” ujar Presiden Prabowo saat berbicara dihadapan buruh dan pekerja di Monas, Kamis (1/5/2025).
Presiden Prabowo menilai, kehadiran negara penting dalam menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi para buruh. Pemerintah akan terus bekerja keras untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adil, produktif, dan berkelanjutan.
“Kami akan bekerja keras, agar semua warga negara Indonesia bisa mendapat pelayanan kesehatan sebaik-baiknya dan bisa dapat obat yang semurah-murahnya, ini perjuangan kami. Kami sudah melihat, sudah menghitung, kekayaan Bangsa Indonesia begitu besar,” kata dia.
Terkait saran dari pimpinan buruh, Presiden menegaskan, pemerintah segera membentuk satuan tugas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Para pekerja tidak akan menerima pemutusan kerja dengan mudah dan memastikan bahwa negara akan turun tangan langsung mengenai tuntutan ini,” ungkap dia.
Pemerintah juga, sambung Presiden, akan membahas perihal undang-undang perlindungan pekerja di laut, di industri perikanan, serta perlindungan pekerja di kapal.
“Kita segera meloloskan RUU perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasco melaporkan ke saya minggu depan RUU ini akan segera dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan, undang-undang segera dibereskan,” jelas dia.
Tak lupa, Presiden Prabowo juga bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia.
“Saya mendukung undang-undang perampasan aset, saya mendukung. Enak aja udah nyolong gak mau mengembalikan aset,” tandas dia. (aha)
