PALEMBANG, fornews.co – Persaudaraan 98 Sumsel menyebut kepercayaan publik tidak dibangun melalui narasi maupun pencitraan, melainkan lewat bukti nyata yang dirasakan langsung rakyat.
Atas dasar itu, maka Persaudaraan 98 Sumsel mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran Kabinet Merah Putih guna memastikan seluruh kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ketua Persaudaraan 98 Sumsel, DD Shineba, SH, MH menyampaikan, bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak cuma ditentukan penyampaian capaian program. Lebih dari itu, juga merujuk pada konsistensi dalam merealisasikan janji politik dan kemampuan menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Janji politik merupakan komitmen moral kepada rakyat. Kepercayaan publik tak lahir dari narasi, tetapi dari bukti yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat nyata,” ujar dia, pada Rabu (1/7/2026).
Shineba menyebut, sejumlah persoalan seperti kesempatan kerja, melemahnya daya beli masyarakat, meningkatnya biaya hidup, hingga tekanan ekonomi yang dirasakan rakyat, harus menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Karena, sambung dia, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari data statistik, namun dari apa yang dirasakan masyarakat sehari-hari. Oleha karena itu, aspirasi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan.
“Kami meminta Presiden mengevaluasi menyeluruh kinerja seluruh kementerian. Bapak Presiden tidak perlu ragu melakukan penyegaran menteri yang dinilai belum mampu menterjemahkan visi dan program pemerintahan secara efektif,” kata dia.
“Presiden harus melihat dan mengevaluasi seluruh kinerja kementerian. Jangan segan melakukan penyegaran atau mengganti pembantu yang tak mampu menerjemahkan program dengan baik. Itu hak prerogatif Presiden demi memastikan pemerintahan berjalan lebih efektif,” tegas dia.
Persaudaraan 98 Sumsel menilai, sejumlah program pemerintah masih ada yang belum menyentuh persoalan mendasar masyarakat. Ada juga, beberapa kebijakan justru memunculkan polemik dan persoalan baru di tengah publik sehingga perlu dievaluasi terbuka.
“Jangan sampai kebijakan yang seharusnya jadi solusi, justru timbul kegaduhan dan persoalan baru. Setiap program harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat, bukan hanya berdasarkan target administratif atau laporan di atas kertas,” ungkap dia.
Kemudian, jelas Shineba, hal lain yang perlu disoroti juga terkait masih berlarutnya persoalan konflik agraria di berbagai daerah. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam menyelesaikan persoalan struktural di tingkat pedesaan.
“Menurut pengamatan kami (konflik agraria) ini semakin masif. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam penyelesaian persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan membuka akses masyarakat terhadap sumber-sumber agraria. Persoalan mendasar seperti ini harus menjadi prioritas,” jelas dia.
Lalu, akar persoalan kemiskinan juga belum sepenuhnya disentuh berbagai program pemerintah. Seperti program pengentasan kemiskinan yang semestinya menyentuh akar persoalan, yaitu terbukanya akses masyarakat terhadap sumber-sumber produksi.
“Selama persoalan mendasar itu belum diselesaikan, upaya pengentasan kemiskinan akan sulit memberikan dampak yang berkelanjutan,” jelas dia.
Progam yang tak kalah penting, terang Shineba, soal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (Kopmer). Karena, kedua program itu masih perlu evaluasi agar mampu membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat.
“Pelaksanaan MBG dan Koperasi Merah Putih belum sepenuhnya menunjukkan terbentuk ekosistem penguatan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Program-program itu masih berjalan parsial, sehingga efektivitasnya perlu dievaluasi. Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan tidak memperlebar kesenjangan ekonomi dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas,” terang dia.
Semangat Reformasi 1998, urai Shineba, telah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, terbuka terhadap kritik, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Karena, demokrasi membutuhkan pemerintah yang bersedia mendengar kritik dan berani memperbaiki kebijakan yang dinilai belum efektif. Kritik bukan ancaman, tetapi bagian dari mekanisme demokrasi untuk memperkuat kualitas pemerintahan.
“Kepercayaan publik dibangun lewat bukti, bukan narasi. Persaudaraan 98 Sumsel akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstitusional sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan,” tegas dia.
Sementara, Akademisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik (Stisipol) Candradimuka, Dr (c) Ade Indra Chaniago, MSi menuturkan, bahwa evaluasi terhadap berbagai program pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi yang sehat. Masyarakat, sambung dia, mempunyai hak untuk menilai efektivitas kebijakan berdasarkan dampak yang dirasakan secara langsung.
“Setiap program pemerintah harus terbuka terhadap evaluasi. Kritik publik semestinya dijawab melalui perbaikan kebijakan, transparansi pelaksanaan, integritas dan akuntabilitas sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tutur dia.
Kritik ini, tambah Ade, merupakan bentuk kontrol sosial dalam negara demokrasi, bukan untuk melemahkan pemerintah.
“Pemerintah akan memperoleh kepercayaan yang lebih kuat bila mampu membuktikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” tandas dia. (aha)
