JAKARTA, fornews.co – Dewan Pers menerima audiensi Koalisi Cek Fakta, yang terdiri dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Selasa (3/6/2025).
Pertemuan yang membahas perlindungan bagi pemeriksa fakta di Indonesia tersebut, sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman yang dihadapi oleh pemeriksa fakta di Indonesia dalam menjalankan tugas mereka.
Direktur Eksekutif AMSIm Felix Lamuri menyampaikan, pertemuan ini untuk mendiskusikan tantangan nyata yang dialami pemeriksa fakta, termasuk intimidasi, tekanan hukum, dan kekerasan digital, serta untuk mengidentifikasi kebutuhan perlindungan yang layak dan mendesak.
Terkait pentingnya peran pemeriksa fakta dalam memastikan kebenaran informasi di tengah maraknya hoax, sambung Felix, mereka sering menghadapi berbagai ancaman yang memerlukan perlindungan.
“Koalisi Cek Fakta ini didirikan pada tahun 2018, merupakan inisiatif bersama antara AJI, AMSI, dan MAFINDO, yang kini telah berkembang dari 25 menjadi 100 media daring sebagai anggotanya,” ujar dia.
Felix mengatakan, bahwa survei yang dilakukan Koalisi Cek Fakta menunjukkan, dari 38 responden, 10 diantaranya pernah mendapatkan ancaman.
“Hasil survei menyimpulkan, perlindungan bagi pemeriksa fakta sangat dibutuhkan untuk menjamin kebebasan dan kebenaran dalam bekerja, mencegah intimidasi fisik maupun psikis, mengatasi serangan digital, menjaga independensi dan kepercayaan publik, serta mencegah efek jera,” kata dia.
“Contoh intimidasi yang terjadi termasuk doxing terhadap pemeriksa fakta Liputan 6 yang menyebabkan mereka harus mengungsi ke rumah aman dan mengadu ke Komnas HAM, serta ada pemeriksa fakta yang mengundurkan diri,” imbuh dia.
Kemudian, ungkap Felix, survei juga menunjukkan 21,05% responden pernah mengalami intimidasi saat mempublikasikan konten cek fakta, terutama terkait politik, satir, kesehatan, Pemilu, dan sepak bola. Dampak yang ditimbulkan meliputi trauma, keengganan menulis artikel, dan bahkan berhenti dari profesi pemeriksa fakta.
Koordinator AJI Indonesia, Naharin Ni’matun melanjutkan, pemeriksa fakta terancam Undang-Undang ITE dan memerlukan perlindungan khusus. Pihaknya mengusulkan agar pemeriksa fakta dapat dikategorikan sebagai “Human Rights Defender” (HRD).
“Selain itu, disarankan adanya SOP pendampingan, kerja sama dengan lembaga strategis seperti Dewan Pers, dan harapan agar karya cek fakta mendapatkan hak serupa karya jurnalistik,” jelas dia.
Perwakilan dari MAFINDO, Aribowo Sasmito menerangkan, tanda-tanda serangan terhadap jurnalis dan pemeriksa fakta baik dari media maupun non-media sudah mulai kembali menjadi tren.
“Termasuk kasus doxing nomor pribadi dan ancaman somasi,” terang dia.
Sementara, Anggota Dewan Pers Periode 2025 – 2028, Abdul Manan menuturkan, status akan berpengaruh dengan mekanisme perlindungannya.
“Kita menyarankan untuk membuat pemetaan atau klasterisasi pemeriksa fakta wartawan atau bukan, yang akan berpengaruh untuk perlindungan cek fakta,” tutur dia.
Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis (KKKJ), Erick Tanjung mengusulkan, jejaring pengaman bagi pemeriksa fakta non-jurnalis melalui Tim Advokasi Untuk Demokrasi yang terdiri dari pengacara publik dari PBHI, YLBHI, serta beberapa lembaga pro-bono.
“Melalui audiensi ini, diharapkan dapat teridentifikasi ancaman utama yang dihadapi oleh pemeriksa fakta beserta bentuk perlindungan yang dibutuhkan,” kata dia.
Selain itu, kegiatan juga ditujukan untuk membangun komitmen kolaboratif antara KKJ, organisasi media, pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga konseling, dan masyarakat sipil dalam mendukung keamanan dan independensi pemeriksa fakta.
Sebagai hasil lanjutannya, akan dirumuskan rencana aksi untuk mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan yang dapat diterapkan di tingkat lokal maupun nasional. (aha)
