SEKAYU, fornews.co – Momen masa reses Anggota DPRD Sumsel Daerah Pemilihan (Dapil) IX Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Susy Imelda Frederika di 8 kecamatan, dimanfaatkan warga untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Semua aspirasi dari konstituen dan kader Partai di Kabupaten Muba yang terserap itu, didapat Susy Imelda Frederika pada masa reses sidang V di delapan kecamatan, dari Selasa (10/2/2026) hingga Senin (16/2/2026).
Titik pertama reses di mulai bertemu konstituen di Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu pada Selasa (10/2/2026) siang.
Berlanjut ke Desa Mulyo Asih, Kecamatan Keluang, bersama konstituen, warga dan kader Partai di desa Mulyo Asih, pada Rabu (11/2/2026) pagi.
Lalu, bertemu konstituen di Desa Mulyo Rejo, Kecamatan Sungai Lilin Rabu (11/2/2026) siang.
Kemudian, reses dilaksanakan di Desa Sukamaju kecamatan Babat Supat, pada Kamis (12/2/2026) siang.
Reses selanjutnya bertemu konstituen di Desa Bukit Selabu kecamatan Batanghari Leko pada Jumat (13/2/2026) siang.
Berikutnya, Susy Imelda Frederika bertemu konstituen di Desa Sumber Harum, kecamatan Tungkal Jaya, Sabtu (14/2/2026) siang.
Dua titik reses selanjutnya yakni di Desa Ngulak 2, bertemu konstituen, warga dan kader Partai Banteng di Desa Ngulak 2, pada Senin (16/2/2026) pagi, dan titik reses terakhir di Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman, bertemu konstituen. Warga dan kader Partai pada Senin (16/2/2026) siang sekaligus memberikan bantuan UMKM berupa booth dan etalase jualan bagi pelaku UMKM sebagai bentuk komitmen dan dukungan kepada UMKM binaan Partai.
Menurut Susy Imelda Frederika, ada banyak sekali aspirasi warga masyarakat yang sudah beliau temui di 8 titik desa/kelurahan dalam wilayah 8 Kecamatan dalam Kabupaten Muba selama masa reses tersebut.
“Pertama, masyarakat banyak mengeluhkan soal jalan-jalan di kabupaten yang rusak parah,” ujar dia.
Selain itu, kata Susy, masyarakat mengusulkan jalan-jalan produksi penyanggah perekonomian diperbaiki, karena sudah banyak sekali yang rusak sehingga mengganggu aktivitas keluarnya hasil kebun, dan sawah masyarakat.
“Para kades pun mengeluhkan Dana Desa dari pusat yang di-efisiensi terlalu banyak, sehingga tidak lagi bisa membangun infrastruktur di desa-desa, karena difokuskan untuk membangun Koperasi Merah Putih,” kata dia.
Kemudian, ungkap Susy, bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Gubernur Sumsel senilai Rp20 juta per desa, masih tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh desa.
“Terakhir, masyarakat Tungkal Jaya mengusulkan kepada ibu Susy Beni untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait melakukan Percepatan migrasi atau peralihan (takeover) jaringan dari MEP ke PLN di desa Margo Mulyo, Desa Sido Mulyo dan desa-desa lain dalam wilayah Kecamatan Tungkal Jaya, khususnya dan wilayah-wilayah Desa lainnya di Kabupaten Muba,” ungkap dia.
“Karena masyarakat masih menggunakan layanan kelistrikan MEP yang sering mengalami kendala teknis (byarpet) dan tarif yang relatif lebih tinggi dibanding tarif nasional. Ini menghambat aktivitas rumah tangga dan pelaku usaha desa, sangat dibutuhkan koordinasi lintas instansi untuk percepatan sinkronisasi aset jaringan agar masyarakat bisa segera menikmati standar layanan listrik nasional yang lebih stabil dan terjangkau,” tandas dia
Susy menegaskan, terlepas dari aspirasi yang terserap dari delapan kecamatan tersebut, ada juga di beberapa kecamatan lain, bahwa masyarakat membutuhkan alat mesin dan pertanian (Alsintan) untuk melancarkan pertanian, seperti hand tractor dan combine harvester. (aha)
