SEKAYU, fornews.co – Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex berterima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Muba serta seluruh jajaran Pemkab Muba yang telah melakukan tata kelola keuangan dengan baik yang berbuah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD tahun anggaran 2019.
Hal itu disampaikan Dodi pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Muba Sugondo dengan agenda Penjelasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Muba Tahun Anggaran 2019 dan 2 (dua) Raperda Kabupaten Muba tahun 2020, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Senin (27/04).
“Pemkab Muba mendapat opini WTP dari BPK RI pada 13 Maret 2020. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan ini saya mengucapkan rasa bangga kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD dan seluruh jajaran Pemerintahan Musi Banyuasin yang telah bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan APDB TA 2019 sehingga Kabupaten Musi Banyuasin untuk ketiga kalinya dalam menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) tercepat se-Indonesia yang telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Semoga di tahun 2020 ini dan di tahun berikutnya kita dapat mempertahankannya,” ujar Dodi.
Penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 meliputi laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan BUMD dan laporan keuangan desa.
“Dari laporan keuangan ini kita dapat mengetahui realisasi pendapatan belanja serta pembinaan yang telah ditetapkan dan dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat,” katanya.
Secara garis besar, pada rapat paripurna itu Dodi menyampaikan laporan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI pada APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3,9 triliun.
Selanjutnya Dodi juga menjelaska dua Raperda inisiatif Pemkab Muba yaitu Raperda tentang Pembangunan Kepemudaan. Pada Raperda ini pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Raperda untuk memberikan kepastian hukum pembangunan kepemudaan di Muba.
Bertujuan untuk tersedianya dukungan dan prasarana kepemudaan untuk mendukung aktivitas pemuda, terkelolanya kelompok pemuda yang aktif dan kreatif, dan terbentuknya kemandirian pemuda sebagai pelopor kemandirian dalam UMKM dan pembangunan.
Kemudian Raperda tentang Pajak Parkir. Menurut Dodi, kewenangan pemungutan pajak parkir telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten, sehingga Pemkab Muba perlu untuk menetapkan Raperda tersebut, mengingat potensinya cukup besar sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
“Adapun objek pajak parkir adalah penyelenggaran tempat parkir di luar badan jalan. Dengan ditetapkan Raperda ini diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna memadai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat,” tutupnya. (ije)
