PALEMBANG, fornews.co – Sudah 55 hari berlalu atau sejak 25 November 2025, bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), menewaskan 1.190 jiwa dan 141 jiwa lainnya masih dinyatakan hilang per 17 Januari 2026.
Tak hanya itu, ada lebih dari 131 ribu jiwa masih menghuni ruang-ruang pengungsian. Bencana ataukah petaka ini menghancurkan lebih dari 175 ribu rumah warga, menutup akses transportasi, serta melumpuhkan kehidupan sosial dan ekonomi warga di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Ya, bencana ini serupa katastrofe yang memporak-porandakan dan melumpuhkan seluruh aspek kehidupan. Katastrofe ini tidak datang secara tiba-tiba, melainkan sebuah akumulasi daya rusak maha dahsyat dari kehancuran bentang alam akibat eksploitasi industri ekstraktif yang berlebihan.
Koordinator Nasional JATAM, Melky Nahar menyampaikan, berdasarkan data dari JATAM menunjukkan nyaris tak ada wilayah di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang tak disesaki oleh izin ekstraktif, mulai dari konsesi tambang, konsesi kehutanan, hingga perkebunan sawit skala industrial selama bertahun-tahun.
Ketamakan negara terlihat ketika berbagai izin konsesi tersebut merangsek wilayah-wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan rawan bencana.
Deforestasi hutan alam di hulu DAS, penggerusan lereng dan perbukitan, hingga penyempitan sungai akibat operasi industri ekstraktif secara gamblang dilegalkan oleh para pengurus negara. Pun, terhadap aktivitas ekstraktif ilegal, para pengurus negara terkesan tutup mata dan abai.
“Akibatnya, ketika hujan ekstrem datang, bentang alam yang telah dihancurkan tersebut kehilangan kemampuannya untuk meregulasi air. Sehingga, tak heran jika katastrofe Sumatera ini merupakan bencana yang sengaja diundang,” ujar dia, lewat keterangan resmi dikutip, Minggu (18/1/2026).
“Ironisnya, yang dipaksa menanggung akibat dari kehancuran maha dahsyat tersebut adalah jutaan warga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” imbuh dia.
Jejak Korporasi Para Pengurus Negara dan Bencana yang Didepolitisasi
Dalam laporan terbaru berjudul, ‘Katastrofe Sumatera: Jejak Oligarki di Hulu, DAS, dan Zona Rawan Bencana’, JATAM menemukan jejak para pengurus negara dan pejabat utama partai politik, baik secara langsung maupun tak langsung, dalam beberapa korporasi yang beroperasi di kawasan esensial bagi warga dan keberlanjutan ekologi.
Karena itu, tak heran bencana Sumatera hanya dianggap semata akibat cuaca ekstrem, bukan hasil dari ketamakan, keserakahan, dan salah urus kebijakan. Pemerintah pusat buru-buru melabeli tragedi besar tersebut sebagai ‘bencana alam’.
Narasi teknokratis tentang curah hujan ekstrem dan anomali iklim terus diulang, sementara peran kebijakan negara dalam membuka keran eksploitasi besar-besaran nyaris sepenuhnya disingkirkan dari perdebatan publik.
Menurut JATAM, ini merupakan praktik depolitisasi bencana yang sangat berbahaya dan culas. Sebab, komunitas warga yang ditumbalkan menjadi korban dipaksa untuk menerima musibah tersebut sebagai takdir, bukan sebagai akibat dari keputusan politik yang mengabaikan keselamatan warga.
Laporan koloaboratif JATAM dengan Aceh Wetland Forum ini, mengungkap adanya keterhubungan yang kuat antara wilayah terdampak banjir dan longsor dengan konsesi perusahaan yang dimiliki atau terhubung langsung dengan para pejabat negara dan elite politik.
Di Aceh, Sumut, dan Sumbar, wilayah hulu dan DAS strategis dikuasai oleh perusahaan tambang, sawit, dan kehutanan yang saham, direksi, atau komisarisnya berkelindan dengan lingkar kekuasaan nasional.
Relasi ini menciptakan konflik kepentingan yang sangat akut, yang menempatkan para pengurus negara berperan ganda, yaitu sebagai regulator sekaligus sebagai pelindung kepentingan bisnis.
Di Aceh, laporan ini menunjukkan keterhubungan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah menteri aktif, serta elite politik nasional dengan perusahaan tambang, kehutanan, dan perkebunan yang beroperasi di wilayah hulu DAS, dan zona rawan bencana.
Nama Presiden Prabowo Subianto terlacak melalui jejaring kepemilikan dan afiliasi bisnis batu bara dan hutan tanaman industri di Aceh, yang konsesinya melintasi banyak DAS dan kawasan rawan longsor.
Ada pula nama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jejaring bisnis batu bara yang konsesinya berada di bentang alam yang telah lama dikaitkan dengan banjir bandang dan krisis air.
Nama lain yang muncul adalah Surya Paloh sebagai elite politik Partai NasDem. Surya Paloh merupakan pemilik kepentingan di sejumlah konsesi batubara di Aceh Barat dan Nagan Raya yang berulang kali dilanda banjir bandang.
Selain itu, ada pula nama Aburizal Bakrie sebagai pejabat politik penting di Partai Golkar yang memiliki konsesi tambang emas di Aceh melalui PT Gayo Mineral Resources di Gayo Lues dan PT Linge Mineral Resources di Aceh Tengah, yang berada di bentang hulu dan kawasan rawan longsor.
Di Sumut, Bakrie Group mengendalikan konsesi tambang timbal dan seng PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat, kawasan rawan gempa dan longsor yang secara hukum telah dinyatakan bermasalah sehingga izinnya dicabut Mahkamah Agung.
Selain itu, Bakrie juga memiliki konsesi perkebunan sawit dan karet serta fasilitas pengolahan di Asahan dan Labuhan Batu, wilayah yang turut terdampak bencana.
Selain jejaring elite politik, katastrofe Sumatera juga ditopang oleh peran korporasi besar yang telah lama menguasai hulu, DAS, dan bentang alam kunci.
Sinar Mas Group melalui Golden Agri Resources dan PT SMART, misalnya, tercatat memiliki keterhubungan rantai pasok sawit di Aceh, termasuk wilayah sekitar Kawasan Ekosistem Leuser dan Rawa Singkil, yang berulang kali dikaitkan dengan deforestasi dan banjir.
Lalu, ada Musim Mas Group yang beroperasi di Aceh Tamiang, Aceh Singkil, Aceh Timur, dan Subulussalam, wilayah yang terdampak banjir sangat parah di Aceh.
Di Sumatera Utara, Astra Group hadir melalui tambang emas Agincourt Resources di Sumatera Utara serta ekspansi sawit Astra Agro Lestari, yang konsesinya berada di wilayah rawan banjir dan longsor.
Ada pula, Toba Pulp Lestari (TPL) yang bercokol selama lebih dari empat dekade di kawasan-kawasan hulu DAS esensial. Kehadiran korporasi-korporasi raksasa ini menegaskan bahwa Sumatera dijadikan ladang akumulasi modal berskala besar, sementara risiko ekologisnya ditimpakan kepada warga, dan ketika bencana terjadi, negara kembali berlindung di balik narasi ‘bencana alam’.
Di Sumbar, pola serupa terjadi. Provinsi ini dibebani ratusan izin pertambangan mineral dan batuan serta konsesi kehutanan dan sawit yang beroperasi di kawasan rawan bencana dan daerah aliran sungai.
Sejumlah korporasi besar yang tercatat memiliki konsesi atau keterhubungan rantai pasok di Sumbar antara lain Wilmar Group, Golden Agri Resources (Sinar Mas Group), Musim Mas Group, Astra Agro Lestari, serta Bakrie Sumatra Plantations.
Aktivitas perusahaan-perusahaan ini, yang mengubah tutupan hutan dan bentang alam secara masif, telah melemahkan sistem hidrologi alami dan meningkatkan kerentanan wilayah terhadap banjir bandang dan longsor.
Laporan ini menunjukkan secara gamblang bahwa Aceh, Sumut, dan Sumbar hanya diperlakukan semata sebagai zona ekonomi, bukan sebagai ruang hidup jutaan warga.
Konsekuensinya, ketiga wilayah tersebut dengan cepat beralih menjadi zona penumbalan keselamatan warga. Ironisnya, bagi para pengurus negara yang juga bertindak sebagai pebisnis ekstraktif di tiga wilayah tersebut, korban jiwa dan kehancuran berbagai fasilitas sosial hanya dianggap sebagai ‘ongkos kerugian’ yang wajar muncul demi pertumbuhan dan bagi-bagi kue konsesi. Dengan kata lain, keselamatan warga menjadi variabel yang dapat dikorbankan kapan saja.
Tebang Pilih Penegakan Hukum
Awal Januari 2026, Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengumumkan ada 12 perusahaan yang aktivitasnya diduga kuat menjadi penyebab bencana ekologis di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Tetapi, tak ada transparansi bermakna mengenai nama-nama perusahaan yang dimaksud. Satgas PKH hanya menyebutkan inisial dan tanpa penjelasan terbuka mengenai dasar penetapan, hasil audit lingkungan, maupun langkah hukum lanjutan.
Praktik ini menciptakan kesan tebang pilih dan memperkuat kecurigaan bahwa hukum bekerja selektif, terutama ketika berhadapan dengan korporasi besar yang dekat dengan kekuasaan.
Laporan ini menunjukkan ada lebih dari 12 perusahaan yang patut dimintai pertanggungjawaban atas katastrofe yang terjadi di Sumatera.
Penelusuran di wilayah hulu DAS, dan zona rawan bencana memperlihatkan puluhan konsesi tambang, kehutanan, dan perkebunan yang beroperasi di titik-titik kunci pengatur air dan terbukti merusak bentang alam. Hanya saja, banyak dari perusahaan tersebut yang terhubung, baik secara langsung mapun tak langsung, dengan lingkaran dekat kekuasaan.
JATAM menilai pembatasan tanggung jawab hanya kepada 12 perusahaan menunjukkan adanya upaya sadar para pengurus negara untuk mengamankan perusahaannya sebagai pilihan politik taktis.
Dengan menyempitkan daftar pihak yang bertanggung jawab, pemerintah seolah-olah secara sadar melindungi kepentingan korporasi yang memiliki kedekatan struktural dengan pusat kekuasaan, sekaligus mengosongkan makna penegakan hukum sebagai instrumen keadilan ekologis dan perlindungan keselamatan warga.
Dengan pilihan politik tersebut, muncul kesan bahwa negara lebih sibuk menjaga stabilitas investasi ketimbang memastikan pertanggungjawaban korporasi atas kerusakan yang ditimbulkannya.
Katastrofe yang terjadi di Sumatera menegaskan bahwa bencana ekologis bukan sekadar peristiwa alam, melainkan hasil dari relasi kuasa yang timpang antara negara, korporasi, dan warga.
“Selama penegakan hukum tetap lemah, tebang pilih, dan tidak transparan, bencana serupa akan terus berulang. Sumatera akan terus dibayar murah sebagai zona ekonomi, sementara nyawa dan keselamatan warganya menjadi ongkos yang dianggap dapat ditoleransi,” terang Melky.
Sementara, Peneliti Toba Initiatives/Sekretaris KSPPM Sumatera Utara, Delima Silalahi menturukan, bahwa katastrofe yang terjadi ini menunjukkan warga merupakan korban penumbalan negara.
“Sementara pelaku utama yang sudah bertahun-tahun mendapatkan keuntungan yang sangat besar tak pernah tersentuh penegakan hukum yang pantas,” tegas dia.
Direktur Aceh Wetland Forum, Yusmadi Yusuf meneruskan, bahwa jejak oligarki di tingkat daerah pun tak putus.
“Para pejabat di daerah, mulai dari bupati hingga gubernur, banyak yang memiliki konsesi tambang dan konsesi sawit, yang beberapa di antaranya berada di dalam kawasan hutan dan kawasan ekologi esensial,” kata dia.
Nah, suara penolakan warga terhadap aktivitas tambang di Sibak Krueng Woyla, Aceh Barat, tidak pernah ditanggapi secara serius. Padahal, setelah warga melakukan audiensi dengan DPRK Aceh Barat, Bupati Aceh Barat telah mengeluarkan dua kali maklumat untuk menghentikan aktivitas pengerukan emas.
Namun, tak pernah sedetik pun aktivitas tersebut berhenti. Bahkan suara-suara perjuangan warga tak pernah menjadi pemberitaan nasional. (aha)
