MELBOURNE, fornews.co – Indonesia dan Vietnam membahas penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kamboja, menyambut perayaan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada tahun ini.
Momen itu dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, saat sama-sama menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, di Hotel Park Hyatt, Melbourne, Australia, Selasa (5/3/2024).
Menurut Presiden Jokowi, implementasi kesepakatan ASEAN berupa Lima Poin Konsensus (5PC) dan penyelesaian krisis Myanmar ini sangat penting. Karena, ASEAN masih punya pekerjaan rumah untuk implementasi kesepakatan ASEAN dan selesaikan krisis Myanmar.
“Indonesia akan terus dukung keketuaan Laos tahun ini terutama dalam implementasi 5PC,” ujar dia.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menggarisbawahi tiga hal. Mulai dari peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi melalui pengembangan konektivitas dan infrastruktur, baik sektor udara maupun laut. Terkait investasi, sambung Presiden, BUMN Indonesia siap berkontribusi dan menjadi mitra utama pada sektor perkeretaapian dan infrastruktur.
“Selain itu kita juga perlu terus mendorong interaksi antarsektor bisnis untuk perkuat perdagangan dan investasi,” kata dia.
Kemudian, jelas Jokowi, hal yang kedua adalah soal isu pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Dimana Indonesia mengapresiasi dukungan pemerintah Kamboja dalam penanganan WNI yang menjadi korban.
Makanya, perlu meningkatkan kerja sama dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang antara negara asal dan negara tujuan, serta implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023.
“MoU Pemberantasan Kejahatan Transnasional tahun 2023 perlu segera diimplementasikan, terutama pertukaran informasi intelijen dan peningkatan kapasitas kepolisian kedua negara,” jelas dia.
Hal terakhir, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Kamboja membahas kerja sama di bidang ketahanan pangan, termasuk impor beras dari Kamboja. Jokowi juga mendorong penyelesaian pembaruan MoU Kerja Sama Perdagangan Beras dan MoU Pembentukan Mekanisme Imbal Dagang untuk sepakati harga dan jumlah beras impor.
“Implementasi MoU Pertanian juga perlu segera didorong khususnya tindak lanjut peningkatan kapasitas manajemen pertanian, irigasi, serta investasi pengolahan dan penyimpanan beras,” tandas dia. (kaf)
