PALEMBANG, fornews.co– Gubernur Sumsel, Herman Deru menyebut, ada tiga alasan utama gubernur dapat memberikan Bantuan Gubernur Bersifat Khusus (Bangubsus).
Bentuk Bangubsus itu antara lain, program yang bersifat super prioritas bagi daerah, misalnya program yang sangat baik tapi sempat terhenti karena berganti pemimpin sehingga mangkrak.
“Kemudian, program yang merupakan janji kepala daerah terpilih, termasuk misalnya janji perbaikan infrastruktur dari Bupati saat mencalonkan diri, dan ketiga adalah program reguler,” ujar dia, usai mendengar paparan Wali Kota (Wako) Palembang, Ratu Dewa, soal usulan program dan kegiatan prioritas Kota Palembang melalui bantuan keuangan bersifat khusus tahun anggaran 2025, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (25/3/2025) siang.
Herman Deru mengatakan, melalui paparan usulan program yang disampaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang ini, diharapkan dapat berkolaborasi bersama Pemprov Sumsel.
“Bangubsus ini ada beberapa kluster, mulai dari direktif atau menerima usul karena kunjungan gubernur, bisa juga diusulkan kepala daerah melalui DPRD Sumsel, melalui reses dan kunjungan dapil, yang kemudian disampaikan kepada gubernur melalui bupati/walikota,” kata dia.
Bangubsus, ungkap Herman Deru, sebaiknya digunakan untuk mengakomodir pembangunan yang bersifat pembangunan infrastruktur. Namun, sambung dia, bukan berarti pada kelompok ini mengabaikan usulan lain.
“Kita fokuskan pada infrastruktur terutama jalan, jembatan juga infrastruktur yang mengena di masyarakat, contohnya instalasi untuk air minum, prioritas itu yang berkaitan dengan RPJMD yang diperkirakan pemkot atau pemkab kurang pendanaanya, tapi dinilai provinsi itu bermanfaat untuk masyarakat, kita akan backup juga,” ungkap dia.
Tak lupa, Herman Deru mengingatkan, bahwa Bangubsus ini harus dilaksanakan dengan akuntabel, efisien, efektif dan yang paling penting tepat sasaran.
Berikutnya, untuk besaran nilai Bangubsus tergantung dari apa yang dipaparkan, untuk selanjutnya ditelaah dari tim verifikasi khusus penyaluran bangubsus.
“Pak Bupati dan Pak Wali Kota, dalam menentukan berapa nilai bantuan sangat tergantung pada apa yang dipaparkan. Masing-masing kepala daerah memang harus melakukan paparan, tentang apa-apa saja yang menjadi prioritas di daerah itu,” pesan dia.
“Kemudian akan ditelaah dalam tim verifikasi. Kita fokus saja bantuan keuangan ini menjurus ke infrastruktur khususnya untuk pelayanan masyarakat,” imbuh dia.
Sementara, Wako Palembang, Ratu Dewa menuturkan, berterima kasih telah memberi kesempatan Pemkot Palembang memaparkan usulan program dan kegiatan prioritas Kota Palembang, melalui bantuan keuangan bersifat khusus tahun anggaran 2025.
“Ssebagai informasi bapak Gubernur, saat ini jumlah penduduk Palembang meningkat 1,8 juta penduduk, berdasarkan rilis BPS juga pertumbuhan ekonomi Kota Palembang meningkat menjadi 5,13 persen. Besar harapan kami untuk pembangunan infrastruktur di Kota Palembang ini semua bisa disetujui melalui tim evaluasi dan verifikasi,” tandas dia. (kaf)
