PALEMBANG, fornews.co – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB) menyebut persoalan kabel telekomunikasi, reklame, tenda kegiatan, pekerjaan konstruksi hingga kendaraan alat berat tidak lagi sekadar menyangkut tata ruang.
Lebih dari itu, juga menyangkut keselamatan masyarakat dan mempertaruhkan keandalan pasokan listrik.
Hal tersebut diutarakan General Manager PLN UID S2JB, Diksi Erfani Umar, saat menjadi Opening Speech, pada Diskusi Publik ‘Bersama Mewujudkan Keselamatan Ketenagalistrikan untuk Ruang Usaha dan Ruang Publik yang Aman, Tertib dan Berkelanjutan’ di Auditorium PLN Icon Plus, Palembang, Senin (28/9/2026).
Diksi Erfani Umar menyatakan, momen sosialisasi Keselamatan Ketenagalistrikan ini perlu ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan aktivitas di ruang usaha maupun ruang publik, bukan baru menjadi perhatian setelah terjadi gangguan atau insiden.
Karena, sambung dia, keselamatan ketenagalistrikan tidak berhenti pada bagaimana PLN mengelola jaringan dan instalasinya. Di luar itu, ada ruang yang digunakan bersama.
“Ada kegiatan usaha, pembangunan, reklame, kabel telekomunikasi, kendaraan alat berat, dan aktivitas masyarakat yang bersinggungan langsung dengan jaringan listrik. Karena itu, aspek keselamatan perlu diperhitungkan sejak kegiatan tersebut direncanakan, bukan setelah muncul persoalan,” ujar dia.
Diksi menilai, semakin dinamisnya aktivitas pembangunan dan ekonomi membuat koordinasi antarpihak menjadi semakin penting. Banyak potensi risiko di sekitar jaringan listrik muncul pada area yang pemanfaatannya melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, kontraktor, pengelola fasilitas publik, maupun masyarakat.
“PLN tak bisa bekerja sendiri menjaga seluruh ruang di sekitar infrastruktur kelistrikan. Pemerintah memiliki kewenangan, pelaku usaha punya tanggung jawab pada kegiatannya, sedangkan masyarakat adalah pengguna ruang yang paling dekat dengan berbagai aktivitas itu. Forum ini kami dorong untuk menyatukan cara pandang dan memperjelas peran masing-masing agar aktivitas ekonomi tetap berjalan, ruang publik tetap tertib, dan masyarakat tetap aman,” kata dia.
Koordinator Kebijakan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan (K3), Didit Waskito, ST, MT mengungkapkan, keselamatan ketenagalistrikan bukan hanya persoalan teknis, namun bagian penting menjamin perlindungan terhadap masyarakat, tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan.
Keselamatan ketenagalistrikan juga harus dibangun sejak tahap perencanaan dan menjadi bagian dari setiap aktivitas yang bersinggungan dengan instalasi tenaga listrik.
“Kepatuhan terhadap ketentuan teknis perlu berjalan bersama dengan koordinasi yang baik di lapangan, sehingga potensi risiko dapat dikenali dan dicegah sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas,” ungkap dia.
Didit melanjutkan, semakin padatnya pemanfaatan ruang publik, menuntut seluruh pihak untuk memahami jarak aman, serta tanggung jawab masing-masing ketika melakukan aktivitas di sekitar jaringan tenaga listrik. Kesadaran itu penting agar kegiatan pembangunan dan usaha bisa terus berjalan tanpa mengabaikan aspek keselamatan.
Selain keselamatan kelistrikan, diskusi ini juga membahas implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2) dan kepatuhan keselamatan bagi pelaku usaha bersama Dinas ESDM Sumsel .
Dari sisi akademis, peserta diskusi diajak menilik aspek keselamatan infrastruktur publik melalui perspektif perguruan tinggi, sedangkan Masyarakat Konsumen Listrik Indonesia (MKLI) membahas soal peran masyarakat untuk mendukung keandalan dan keselamatan ketenagalistrikan.
Ketua DPW MKLI Sumsel, Salman menuturkan, keterlibatan masyarakat menjadi satu unsur penting membangun lingkungan kelistrikan yang aman. Karena, konsumen bukan hanya penerima manfaat listrik, lebih dari itu menjadi bagian ekosistem yang ikut menentukan terciptanya keselamatan di ruang publik.
Masyarakat, sambung dia, tentu membutuhkan pasokan listrik yang andal, tetapi keandalan itu harus berjalan beriringan dengan keselamatan.
“Karena itu, masyarakat juga perlu memahami risiko di sekitar jaringan listrik, menghindari aktivitas yang berpotensi membahayakan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait ketika akan melakukan pekerjaan di sekitar infrastruktur kelistrikan,” tutur dia.
“Keselamatan jauh lebih kuat bila sudah menjadi kepedulian bersama. Semakin banyak masyarakat paham apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekitar jaringan listrik, semakin besar pula potensi risiko yang dapat kita cegah bersama,” imbuh dia.
Dalam forum ini juga masuk ke persoalan yang lebih konkret lewat dialog interaktif. Mulai dari penataan kabel telekomunikasi, keselamatan pemasangan reklame, pendirian tenda di sekitar jaringan listrik, pengoperasian kendaraan dan alat berat, aktivitas logistik, pekerjaan konstruksi di dekat jaringan, hingga perlindungan masyarakat dan aset ketenagalistrikan menjadi bagian dari isu yang didiskusikan.
Kembali Diksi menyampaikan, pihaknya berharap melalui forum ini bisa membangun kebiasaan baru, yakni menjadikan keselamatan sebagai salah satu pertimbangan sejak suatu kegiatan dirancang.
“Hal yang lebih penting adalah munculnya kebiasaan untuk berkoordinasi sebelum suatu pekerjaan dilaksanakan di sekitar jaringan listrik. Sering kali, satu komunikasi sederhana di awal dapat mencegah risiko yang jauh lebih besar di kemudian hari,” tandas dia. (kaf)
