PALEMBANG, fornews.co – Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengklaim, program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan pihaknya, terus menghasilkan kinerja semakin positif, dan diharapkan semakin baik untuk ke depannya.
“Pada tahun 2016, ada beberapa pencapaian yang kami raih, diantaranya rapor hijau dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP), yaitu 2 target akhir tercapai, diantaranya terdistribusi Kartu Indonesia Sehat 100%. Tercapainya jumlah fasilitas kesehatan (Faskes) yang bekerjasama sebanyak 88% dari target yang diberikan pemerintah yaitu 70%,” ungkapnya, pada rapat Arahan Strategis Nasional (Rasnas) BPJS Kesehatan tahun 2017 di Ballrom 2 Lantai 1 Hotel Aryaduta Palembang, Rabu (25/01).
Kemudian, jelas Fachri, hingga 13 Januari 2017 jumlah peserta JKN-KIS sudah mencapai 172.620.269 juta jiwa. BPJS Kesehatan juga telah bekerjasama dengan kurang lebih 26.337 fasilitas kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan tingat pertama yaitu, Puskesmas, Klinik Pratama, Dokter Prakter Perorangan dan lainya. Kemudian fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan yaitu, Rumah Sakit, Apotek, Lab dan lainnya yang tersebar di Indonesia.
“Setelah berjalan 3 tahun, ternyata program JKN-KIS tidak hanya berdampak terhadap pelayanan kesehatan tapi juga perekonomian. Hasil penelitaian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyrakat Fakultas Ekonomi da Bisnis Unversitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukan kontribusi total JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2016 mencapai Rp152,2 triliun,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Puan Maharani mengatakan, BPJS Kesehatan memiliki peranan penting dalam mengelola Program JKN-KIS, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui suatu jaminan kesehatan.
“Saya harap kesinambungan program JKN-KIS harus dapat tetap terjaga dan untuk itu diperlukan langkah-langkah sistematis dan menyeluruh untuk mempertahankan Program JKN-KIS melalui penguatan regulasi. agar program ini dapat terus berlansung (sustainability) dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat,” katanya.
Puan melanjutkan, upaya terhadap peningkatan kendali mutu dan kendali biaya, harus dilakukan untuk menjaga kualitas layanan kesehatan bagi peserta. Dengan langkah-langkah, seperti, mendorong gerakan masyarakat hidup sehat melalui upaya-upaya promotif dan preventif; mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
“Kita pahami prinsip dasar penyelenggaraan Program JKN-KIS ini adalah gotong royong. Oleh karena itu, kolaborasi peran dari seluruh stakeholder sangat diperlukan dalam menjaga kualitas keberlangsungan Program JKN-KIS. Saya juga menghimbau, agar seluruh pihak dapat memberikan sumbangsih dan kerja keras bersama demi terwujudnya bangsa Indonesia yang lebih sehat dan bermatabat,” tukasnya.
Sementara, Gubernur Sumsel Alex Noerdin menyatakan, Provinsi Sumsel bergabung dengan BPJS Kesehatan secara bertahap. Disumsel sendiri sudah melaksanakan program berobat gratis sejak 2008.
“Di Sumsel ini sejak 2008 berobat gratis. Dengan BPJS Kesehatan karena amanat Undang-undang dalam melayani kesehatan masyarakat. Edaran resmi sudah kita sampaikan ke seluruh daerah di Sumsel. Jaminan Kesehatan Sosial di Sumsel sudah sampai 2019, bergabung secara bertahap,” tutupnya. (tul)
