JAKARTA, fornews.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar.
Penegasan dari Presiden Jokowi itu diutarakan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, usai mengikuti rapat terbatas (ratas) terkait persoalan lahan di Pulau Rempang, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/09/2023).
“Arahan dari Bapak Presiden untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan, dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan,” ujar dia.
Beberapa hari lalu, ungkap Bahlil, sudah berkunjung ke Pulau Rempang dan melakukan pertemuan dengan masyarakat. Hasilnya, diperoleh solusi untuk melakukan pergeseran rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran.
“Tadinya kita mau relokasi dari Rempang ke Galang, tapi sekarang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di Rempang,” ungkap dia.
Bahlil menjelaskan, warga yang terdampak akan dipindahkan ke Tanjung Banun dan dari total sekitar 900 kepala keluarga (KK), sebanyak 300 KK sudah bersedia dipindahkan.
Masyarakat yang dipindahkan itu, sambung dia, akan diberi penghargaan berupa tanah dengan sertifikat hak milik seluas 500 meter persegi serta dibangunkan rumah tipe 45.
“Bila ada rumah yang lebih dari tipe 45 dengan harga Rp120 juta dan bila ada yang lebih, nanti dinilai oleh KJPP [Kantor Jasa Penilai Publik] nilainya berapa, itu yang akan diberikan,” jelas dia.
Kemudian, terang Bahlil, pada masa transisi untuk pergeseran itu masyarakat juga akan mendapat uang tunggu sebesar Rp1,2 juta per orang dan uang kontrak rumah sebesar Rp1,2 juta per KK.
Misalkan satu KK itu ada empat orang, maka akan mendapatkan uang tunggu Rp4,8 juta dan uang kontrak rumah Rp1,2 juta, jadi total kurang lebih sekitar Rp6 juta.
“Itu cara perhitungannya. Kemudian, di dalam proses pergeseran tersebut ada tanaman, ada keramba, itu juga akan dihitung dan akan diganti berdasarkan aturan yang berlaku oleh BP Batam,” terang dia.
Nah, dari 17 ribu hektare lahan di Pulau Rempang tersebut, tambah Bahlil, hanya sekitar 8 ribu hektare lahan saja yang bisa dikelola, dan pembangunan industri di pulau tersebut hanya akan menggunakan lahan seluas 2.300 hektare.
“Dari 17 ribu hektare areal Pulau Rempang, yang bisa dikelola hanya 7 ribu hektare lebih hingga 8 ribu hektare selebihnya hutan lindung. Kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel,” tandas dia. (aha)
