PALEMBANG, fornews.co-Eks karyawan Koran Sindo Palembang mendatangi Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kota Palembang, Kamis (13/07), terkait ketidakhadiran manajemen PT Media Nusantara Informasi (PT MNI) pada perundingan Bipartit.
Puluhan karyawan Koran Sindo Palembang yang merupakan produk PT MNI tersebut, melaporkan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan perusahaan.
Ketua Tim Advokasi untuk karyawan Koran Sindo Palembang, April Firdaus mengatakan, pihaknya mendampingi para karyawan sebagai tahap lanjutan perselisihan ketenagakerjaan yang dialami pekerja. Terlebih, Dinas ketenagakerjaan berfungsi sebagai mediator perselisihan ketenagakerjaan.
“Hari ini kita ajukan pelaporan guna perundingan tripartit. Tahapan tripartit ditempuh sebagai langkah setelah pertemuan bipartit sebanyak dua kali gagal dilakukan. Penyebabnya, karena pihak perusahaan tidak menghadiri perundingan bipartitnya,”ujar April yang saat ini menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang ini.
Koordinator Persatuan Karyawan Koran Sindo Palembang, Fajri Hidayat mengungkapkan, persiapan para karyawan guna menempuh perundingan tripartit, yakni yang dimediasikan oleh pemerintah sudah bulat. Mengingat upaya perundingan bipartit tidak sangat direspon pihak perusahaan.
“Karyawan menolak tindakan PHK sepihak yang dilakukan perusahaan tanpa prosedural. Apalagi, tawaran pihak manajemen atas hak pekerja yang tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan. Sangat tidak bijaksana menurut kami,” tegas dia.
Fajri juga meluruskan pernyataan yang disampaikan oleh CEO PT. MNI, Sururi Al-Faruq, yang menyatakan bahwa Koran Sindo Palembang Biro Sumsel tetap eksis dan karyawan bekerja seperti biasanya. Kenyataannya, saat ini terdapat sekitar 34 pekerja yang mengalami PHK sepihak dan meneruskan langkah penyelesian perselisihan hingga perundingan tripartit.
“Pernyataan manajemen tersebut tidak benar. Memang ada perusahaan dengan nama Koran Sindo Sumsel, namun PHK masih dialami oleh pihak pekerja. Buktinya, kami sampai melayangkan tripartit ke Dinas Ketenagakerjaan kota Palembang,” ujarnya.
Bersama puluhan eks karyawan lain, Fajri menginginkan agar perusahaan beritikad baik menyelesaikan permasalahan sengketa ketenagakerja dengan tidak lagi memberikan steatmen yang tidak sesuai dengan kondisi real. Seolah-olah hal tersebut upaya perusahaan melarikan diri dari tanggungjawab atas tindakan PHK sepihak. ”Boleh dikroscek seberapa banyak pekerja yang mengurus laporan sampai ke ranah pengaduan pada pemerintah daerah saat ini,” tukasnya.
Dalam kesempatan itu, Mediator Disnaker Mohammad Desastra menerangkan, permohonan perundingan Tripartit ini segera ditindaklanjuti pihaknya, maksimal 30 hari dari surat masuk. Manajemen perusahaan, menurutnya, tentu harus ikuti aturan dengan membayarkan hak karyawan. “Kita segera konfirmasi perusahaan untuk melakukan perjanjian bersama, kita disposisikan dulu,” tandasnya. (tul)
