JATENG, fornews.co – Sejumlah kiai dan para ulama dari Partai Persatuan Pembanguan (PPP) pada 15 Mei lalu berkumpul di Purworejo, Jawa Tengah, bersama pengurus, kader dan laskar dari berbagai daerah di Pulau Jawa.
Pertemuan itu membicarakan penyimpangan ideologi Islam yang tidak sesuai dengan AD/ART PPP demikian yang telah dilakukan Plt. Muhamad Mardiono.
Mardiono dinilai telah melanggar AD/ART PPP yang harus kembali kepada keputusan Muktamar PPP di Makasar.
Ketua umum Forum Ka’bah Membangun (FKM) menyebut adanya pembajakan kader PPP untuk mendukung calon presiden pada pilpres mendatang.
Ketua FKM berseloroh padahal sikap pencalonan yang dilakukan Dewan Pimpinan Pusat PPP tidak memiliki keterkaitan ideologi PPP.
“PPP didirikan berdasarkan ikhtiar oleh para ulama untuk kendaraan politik umat Islam,” ungkap H Habil Marati di depan para kiai, ulama, kader dan laskar PPP pada pertemuan halal bi halal dan sarasehan kader PPP di Purworejo.
Apa yang dikatakan Marati dibenarkan oleh seluruh hadirin karena PPP merupakan rumah besar bagi umat Islam di seluruh Nusantara yang benar-benar mewakili aspirasi politik umat Islam di seluruh Indonesia.
Di depan para hadirin, Marati mengungkapkan kekesalannya karena PPP berulangkali dirusak bahkan ada upaya memecah partai berideologi Islam untuk menggembosi suara dari umat Islam.
“Namun, dengan mendukung Anies Rasyid Baswedan menjadi Presiden RI partai yang didukung oleh umat Islam (PPP) akan selamat dari kerusakan,”ujarnya.
Marati mengatakan di masa kepemimpinan Anis Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta telah sesuai dengan tujuan dua organisasi besar di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah.
Meski begitu, kata dia, Anies Baswedan justru dituduh radikal dan intoleran bahkan disebut kadrun. Tuduhan itu sama halnya diarahkan kepada Prabowo ketika PPP pernah mengusungnya sebagai Presiden RI pada Pilpres sebelumnya.
“Apa yang dikerjakan Anies Baswedan di Jakarta mencerminkan apa yang telah diajarkan oleh KH Hasyim Asya’ari dan KH Ahmad Dahlan,”
Pertemuan di Purworejo yang dihadiri oleh Mudrik Sangidu dan tokoh-tokoh PPP mendesak Mardiono sebagai Plt untuk segera melaksanakan Surat Menkumham yang disahkan pada 6 April 2023.
Menjelang penutupan pertemuan di Purworejo salah satu tokoh PPP Prof Anwar Sanusi membacakan Deklarasi Purworejo yang salah satunya berisi gugatan terhadap keabsahan Plt Ketua Umum DPP PPP, Mardiono.
Pertemuan kader PPP yang dihadiri dari Jateng, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten menyatakan Anies R Baswedan sebagai Presiden RI dengan nama PPP Anies sebagai tanda dukungan.
Selain itu juga dinyatakan seluruh kader PPP yang tidak terlibat dan tidak ikut serta mengkudeta Ketua Umum yang sah DPP PPP akan melaksanakan Muktamar Luar Biasa (MLB) pada September mendatang.
PPP mendesak Mardiono yang tidak sah dan melanggar kententuan AD/ART PPP serta UU Partai Politik sebagai Plt DPP PPP untuk menyerahkan jabatan Ketua Umum DPP PPP kepada Sudarso Monoharfa hasil Mukatar ke-9 tahun 2020 di Makasar.
“Mardiono tidak memiliki kewenangan dan tidak sah betindak atas nama PPP dalam menandatangani atau caleg maupun pengusung dan menandatangani calon presiden maupun calon wakil presiden,” pungkas Anwar Sanusi. (adam)
Copyright © Fornews.co 2023. All rights reserved.
