JAKARTA, fornews.co – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Indonesia harus terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang terjadi saat ini.
Sejumlah situasi seperti dinamika pasar keuangan global, tensi geopolitik di Palestina, dan kenaikan harga pangan akibat El Nino memberikan dampak pada perekonomian dunia termasuk Indonesia.
“Ini situasi yang kita terus waspadai. Kita terus akan meningkatkan terutama beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat paling bawah, 40 persen terbawah,” ujar dia, dikutip dari laman Kemenkeu, Selasa (07/11/2023).
Harga beras di Indonesia saat ini, ungkap Sri Mulyani, meningkat cukup tajam dalam enam bulan terakhir. Hal ini menyebabkan volatile inflation yang berasal dari food menjadi salah satu kontributor terbesar.
Jadi, sambung dia, untuk mengendalikan harga beras, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan Bulog terus berupaya memastikan suplai atau pasokan terjaga hingga musim tanam dan panen yang akan datang.
“Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) yang diterima oleh 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan besaran Rp200 ribu per bulan. Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp7,52 triliun itu agar dapat menjaga daya beli masyarakat,” ungkap dia.
Pemerintah juga, jelas Menkeu, berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Menkeu dan Menko Perekonomian dan sejumlah menteri memonitor bahwa KUR ini penyalurannya tahun ini agak melemah.
“Karena ada sejumlah perubahan dari sisi kebijakan, sehingga kita sekarang akan meminta kepada perbankan untuk bisa mengakselerasi penyaluran KUR ini,” jelas dia.
Hingga September 2023, jelas Sri Mulyani, dari target Rp297 triliun, penyaluran KUR baru terealisasi sebesar Rp107 triliun. Makanya, pemerintah akan mengakselerasi penyaluran KUR dalam tiga bulan terakhir ini.
“Pemerintah juga melakukan langkah lain dengan memberi dukungan bagi rumah komersial. Memberi intensif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) bagi rumah dengan harga hingga Rp2 miliar,” jelas dia.
Menkeu menambahkan, ada dukungan bantuan biaya administrasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp4 juta per rumah hingga Desember 2024, serta dukungan rumah masyarakat miskin sebesar Rp20 juta per rumah melalui program Rumah Sejahtera Terpadu yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
“Paket kebijakan ini kita berharap tentu akan memberikan dampak dorongan kepada perekonomian kita,” tandas dia. (kaf)
