PALEMBANG, fornews.co-Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Hutan mengajak publik untuk tidak terkecoh dengan ‘jualan’ penyelamatan hutan dan gambut, melalui donasi yang akan digalang oleh korporasi dari konsumen yang membeli produk Asian Pulp and Paper (APP), dan korporasi pembakar hutan dan pelanggar HAM.
Perwakilan Walhi Nasional Yuyun Harmono mengungkapkan, dalam COP 21-UNFCCC Paris Desember 2015 lalu, APP berhasil melobi Bonn Challenge untuk dapat terlibat dalam agenda restorasi hutan dan lahan. Ini merupakan bagian dari komitmen private sector yang selama ini berbisbis di industri ekstraktive terhadap perubahan iklim, penyelamatan lingkungan, menyelamatkan hutan dan gambut, serta penyelesaian konflik.
“Walhi menilai, inisiatif restorasi berbasis lanscape setidaknya di Sumsel, Riau, Jambi, Kalbar dan Kaltim, tidak lebih hanya menjadi upaya green washing dari APP dan korporasi, yang selama ini telah gagal mengelola sumber daya alam, dengan indikasi kebakaran dan bencana ekologis lainnya, konflik dan kemiskinan,” ungkapnya, Senin (08/05).
Upaya APP yang berusaha masuk dalam panggung restorasi, jelasnya, merupakan upaya pengalihan dosa-dosa yang selama ini dilakukannya. Mereka mengabaikan begitu saja fakta-fakta kejahatan lingkungan, konflik dan berbagai pelanggaran HAM.
“Dengan APP berkomitmen merestorasi 1 juta hektare dan terlibat dalam Bonn Challenge ini, untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dari mobilisasi dana sebesar USD 100 miliar, sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut. APP juga ingin membersihkan nama (green washing). Padahal, belum ada langkah hukum untuk mendesak APP, tapi perusahaan ini sudah masuk dalam Bonn Challenge,” jelasnya.
Direktur Eksekutif HaKI Sumsel Aidil Fitri menuturkan, sebenarnya tidak ada yang menolak bagi siapapun untuk melakukan restorasi. Namun, restorasi yang dilakukan oleh korporasi, bukanlah sebuah penghapusan dosa, tapi itu kewajiban.
“Karena banyak perusahaan-perusahaan yang belum membuka ke publik, mana-mana saja yang akan direstorasi. Kemudian, kalau dalam wilayah restorasi itu ada hak-hak masyarakat, maka mereka (korporasi) harus mengembalikan itu, seperti kondisi sosial masyarakatnya. Jadi, kita tegaskan bahwa restorasi itu tidak membuat tanggungjawab perusahaan secara hukum menjadi hilang,” tuturnya.
Sementara, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Hadi Jatmiko menyatakan, atas dasar tersebut, pihaknya menyatakan sikap, menuntut APP dan korporasi industri ekstraktif berbasis lahan, untuk bertanggung jawab dan memulihkan hutan dan ekosistem rawa gambut yang telah mereka rusak untuk kepentingan bisnis.
“Kami mendesak pemerintah segera menuntut tanggungjawab APP dan korporasi lainnya atas pelanggaran hukum, deforstasi dan asap. Memaksa korporasi untuk memulihkan hutan dan ekosistem rawa gambut yang telah mereka rusak,” ujarnya.
Hadi menambahkan, Pemerintah juga harus segera mengambil alih kembali, lahan yang diberikan melalui perizinan dan menyerahkannya kepada rakyat, untuk dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan, sebagai upaya percepatan implementasi agenda Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. (tul)
