Oleh: Bagindo Togar Bb
SUHU politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, terus bergejolak menyesakki kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Dukungan terhadap calon yang akan bertarung terus mengalir mewarnai ruang-ruang baik di dunia maya (media sosial) maupun di ruang publik (dunia nyata).
Sebelum melompat jauh, kita harus memahami terlebih dahulu, apa itu kampanye? Di sini saya (penulis) membagi dua terkait kampanye itu sendiri. Pertama kampanye secara umum, yang artinya salah satu bentuk komunikasi terhadap massa dengan tujuan pengenalan sesuatu subjek atau aktivitas, agar kelak semakin dikenal serta memperoleh dukungan.
Sedangkan pengertian Kampanye secara formal, adalah beragam upaya kegiatan untuk mendapatkan dukungan oleh sekelompok orang dalam menyampaikan beragam visi misi, program dan kegiatan simpatik lansung maupun tidak langsung.
Sebagaimana kita ketahui bersama, beberapa waktu terakhir, banyak beragam media promosi, seperti spanduk, baliho, Billboard dalam ukuran yang tergolong besar dan mencolok mata diberagam lokasi strategis perkotaan (dalam konteks ini Kota Palembang), tentang sosok petahana Joko Widodo (Jokowi) dalam beragam pose atau aksinya berikut kalimat-kalimat “bak ajakan” untuk mendukung kembali (Memimpin Negeri ini) untuk periode kedua. Apakah ini merupakan kampanye?
Tidak sedikit kelompok masyarakat berasumsi bahwa itu adalah (Alat Peraga Kampanye) dan diposisikan bahwa Pak Jokowi telah melakukan (Curi Start) dalam berkampanye. Bahkan lebih jauh lagi, Penyelenggara Pemilu (KPU – Bawaslu) dianggap juga ‘tak bernyali’ menjalankan Fungsinya untuk menertibkan Beragam Media Promosi tadi.
Baca juga : Banwaslu Nilai Baleho Dukung Jokowi di Palembang Hanya Sosialisasi
Tetapi, Publik selayaknya juga faham kenapa tidak ada upaya nyata dari Penyelenggara Pemilu tadi, yakni Jokowi selain masih menjabat (Presiden) juga belum tampil bersamaan dengan KH Ma’ruf Amin, sebagai Paslon Presiden RI serta tanpa nomor, karena penetapan resminya setelah tanggal 21 September 2018 mendatang. Apalagi baleho atau sejenisnya itu bukan dibuat atau dibiayai oleh Lembaga Pemerintah, tim pemenangan resmi atau keluarga sang petahana itu sendiri. Melainkan oleh kelompok relawan atau simpatisan Jokowi.
Lantas bagaimana dengan Media Promosi untuk Prabowo (pesaing Jokowi di Pilpres 2019)? Nyaris belum terlihat sama sekali di kota ini, disarankan sepantasnya untuk dipasang juga, dengan mengandalkan “pengorbanan plus kesukarelaan” para simpatisan, relawan juga kader kader Parpol pendukungnya.
Di sini tentunya kita akan menguji respon objektif Penyelenggara Pemilu (KPU-Bawaslu), apakah sikapnya sama dengan apa yang dilakukan oleh Relawan atau simpatisan Jokowi. Selanjutnya, di sisi lain ada beragam kelompok masyarakat, yang sekilas bisa dijustifikasi adalah pihak oposisi atau pro Prabowo-Sandi, dengan begitu “Giat, Gesit dan Gemuruh ” melakukan aksi #2019GantiPresiden, setahun terakhir hingga saat ini mungkin juga akan terus berlanjut.
Diiketahui bersama, bahwa telah dinyatakan Paslon Presiden RI untuk bertarung dalam Pencapresan April Tahun depan, adalah dua Paslon saja, yakni H Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin dan H Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Tetapi, mengapa Tagar Ganti Presiden 2019 masih saja belum diubah, misalnya jadi Prabowo Presiden 2019
Sepertinya, “Kelompok atau Elite GP2019” enggan, tak ikhlas & ngotot “untuk terus mengumandangkan slogan itu. Ada apa? Apakah Kelompok massa ini bukan bagian utama dari Pendukung Prabowo-Sandi? Bukan bagian dari Parpol pendukung? Kelompok yang sangat Berbeda secara ideologis dengan Prabowo-Sandi? Atau gerakan ini cuma untuk membangun menciptakan gerakan provokasi “kebingungan & skeptisme” publik? Bisa juga merupakan upaya peningkatan posisi tawar sebagai pressure group terpenting di pihak Paslon Prabowo-sandi? Masih banyak lagi pertanyaan kan muncul, ketika publik mampu lebih kritis, cerdas dan objektif untuk mencermatinya.
Akhirnya, sebaiknya kontestasi kepemimpinan Nasional dalam Pilpres 2019 nanti, adalah mengedepankan uji atau laga kualitas program, integritas personal, kreatifitas kinerja, penguatan profesionalitas partisipasi rakyat dalam ragam bidang serta pemerataan pembangunan.
Sesungguhnya tujuan Pemilu bukanlah menjadikan kita sebagai pemandu dan pecandu rasa benci atau kehilangan Budi Pekerti, apalagi sampai sampai kita tidak bersepakat menjaga harkat martabat NKRI, dikarenakan berkompetisi dalam Pesta Demokrasi yang diselenggarakan 5 Tahun Sekali….(*)
Penulis: (Bagindo Togar Bb/Pemerhati Politik/Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDeS))
