JAKARTA, fornews.co — Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan meminimalisasi penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing (WNA).
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, dalam keterangannya mengingatkan kepada WNA di Indonesia untuk tidak memanipulasi identitas.
“Kami mengingatkan agar WNA memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada petugas guna menghindari kendala di kemudian hari,” imbaunya.
Bagi warga negara asing (WNA) di Indonesia diwajibkan melakukan pengambilan foto dan wawancara di kantor imigrasi saat mengajukan perpanjangan izin tinggal.
Peraturan baru dalam pengurusan izin tinggal bagi warga WNA ini merujuk pada Surat Edaran Nomor IMI-417.GR.01.01 Tahun 2025, yang berlaku efektif mulai hari ini Kamis tanggal 29 Mei 2025.
Sebelum melakukan pengambilan dan wawancara, WNA yang mendaftar permohonan izin tinggal harus menyerahkan persyaratan secara online melalui website evisa.imigrasi.go.id.
Bagi WNA lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil dan menyusui, serta sedang dalam kondisi mendesak, proses pendaftaran permohonan, penyerahan dokumen hingga pembayaran dapat dilakukan secara langsung bersamaan dengan foto dan wawancara di kantor imigrasi (walk-in) dan dibantu oleh petugas.
Peraturan ini juga berlaku bagi warga negara asing pemegang visa on arrival (Voa).
Disebutkan, kebijakan ini bertujuan untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan izin tinggal, menjaga ketertiban administrasi keimigrasian, dan mengawasi peran penjamin WNA.
Yuldi mengatakan bahwa penyesuaian ini dicanangkan setelah menemukan WNA yang tidak memenuhi tanggung jawab melalui evaluasi secara menyeluruh.
Dilaporkan pada triwulan pertama 2025 dalam operasi penanaman modal asing (OPS PMA), Ditjen Imigrasi menemukan 546 WNA yang diduga menyalahgunakan izin tinggal.
Ditjen Imigrasi juga menemukan 215 perusahaan yang diduga fiktif dan perusahaan bermasalah yang izin usahanya telah dicabut oleh badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Berdasar data statistik periodik tindakan administratif keimigrasian, pada Januari hingga April 2024 ditemukan 1.610 WNA dan 2.201 WNA pada Januari hingga April 2025 atau meningkat sebesar 36,71 persen.
Mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 63 Ayat (2) menyebutkan bahwa penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan orang asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia, serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat.
Yuldi mengimbau seluruh warga negara asing yang sedang memproses perpanjangan izin tinggal atau perubahan data agar memberikan keterangan yang benar pada saat melakukan wawancara dengan petugas.
Ditjen Imigrasi berharap hal ini dapat memperkuat sistem pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Indonesia, serta memastikan seluruh proses keimigrasian berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
