JAKARTA, fornews.co — BMKG harus berkualitas, cepat dan berkelanjutan sistemnya adalah harga mati.
Hal itu disampaikan Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam pelantikan tujuh pejabat tinggi pratama di Jakarta pada Rabu, 28 Mei 2025.
“Kita ini pandu bangsa. Informasi dari BMKG menjadi rujukan masyarakat, pemerintah daerah, hingga sektor ekonomi. Maka kualitas, kecepatan, dan keberlanjutan sistem kita adalah harga mati,” ungkapnya dalam keterangan pers.
Dirinya mengingatkan bahwa BMKG adalah institusi strategis yang berperan sebagai penunjuk arah dalam banyak sektor.
Sebanyak tujuh pejabat tinggi pratama resmi dilantik untuk menduduki posisi strategis dalam mendukung peningkatan layanan dan tata kelola organisasi.
Dwikorita menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar pergantian posisi, melainkan sebuah amanah yang harus diemban dengan integritas, komitmen, dan kinerja yang terukur.
Pelantikan ini merupakan bagian dari komitmen BMKG untuk terus memperkuat reformasi birokrasi melalui penataan manajemen sumber daya manusia berbasis sistem merit dan prinsip profesionalisme.
Pemilihan para pejabat tersebut dilakukan melalui proses seleksi terbuka dan objektif oleh Panitia Seleksi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di lingkungan BMKG.
Ketujuh pejabat yang dilantik adalah:
- Budi Harsoyo sebagai Direktur Operasional Modifikasi Cuaca
- Edison Kurniawan sebagai Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca
- Rahmat Triyono sebagai Kepala Pusat Standarisasi Instrumen Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
- Adityawarman sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Raden Rara Rima Riyani sebagai Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
- Muchamat Agus Fitrianto sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan
- Haryo Seno Pranandito sebagai Kepala Biro Perencanaan
Lebih lanjut, Dwikorita juga menyoroti tantangan organisasi ke depan yang semakin kompleks, terutama dalam pengelolaan anggaran yang kini lebih terbatas, serta pentingnya transisi menuju tata kelola birokrasi digital.
Dalam konteks itu, ia mengajak seluruh pejabat untuk membangun budaya kerja kolaboratif yang saling mendukung, terbuka terhadap kritik, dan berfokus pada hasil kerja yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Pihaknya berharap para pejabat yang dilantik mampu mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab dan terus mendorong BMKG menjadi institusi yang adaptif, profesional, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Jabatan adalah amanah, bukan hak permanen. Kita harus siap untuk dievaluasi, dan juga siap untuk digantikan. Ini penting untuk menjaga budaya organisasi yang sehat dan profesional,” tandasnya.
