PALEMBANG-Setelah tunda satu tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Selatan (DPRD Sumsel), kembali menunda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas PT Jakabaring Sport City (PT JSC) menjadi Peraturan Daerah (Perda), di tahun anggaran 2017.
Penundaan tersebut disepakati di Paripurna XII Jumat (30/12) petang, setelah Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Sumsel, Sri Mulyadi membacakan laporan hasil pembahasan dan penelitian terhadap Raperda tentang pendirian BUMD PT PT JSC. Pansus I tidak bisa membuat keputusan terhadap Raperda yang diajukan pihak eksekutif tersebut, karena pihak eksekutif hingga penghujung masa sidang DPRD 2016 ini, belum juga memberikan data nilai riil yang telah dilakukan penafsiran harga barang milik daerah dan perubahan status tanah.
“Pansus I menghentikan pembahasan dan pengkajian terkait Raperda tentang pendirian BUMD PT PT JSC, karena pihak eksekutif tidak memberikan data nilai riil yang telah dilakukan penafsiran harga barang milik daerah dan perubahan status tanah hingga 30 Desember 2016,” ujarnya sembari menyampaikan beberapa catatan dan saran kepada pihak eksekutif sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan aturan lainnya.
Sidang Paripurna yang dipimpin Nopran Marjani (Wakil Ketua DPRD Sumsel), didamping H Chairul S Matdiah (Wakil Ketua DPRD Sumsel), H Muhammad Yansuri (Wakil Ketua DPRD Sumsel), dihadiri Wakil Gubernur Sumsel H Ishak Mekki, sempat menimbulkan perdebatan di kalangan anggota dewan di ruang paripurna, apakah Raperda ini masih akan diteruskan atau dihentikan. Namun, setelah melalui lobi dan pertemuan terbatas antara unsur pimpinan dan Ketua Fraksi, akhirnya pihak legislatif memberi kelonggaran guna memperjang waktu bagi eksekutif menyerahkan berkas mengenai lahan JSC sebagaimana yang diminta Pansus I.
“Menyikapi hasil laporan Pansus I, ada tiga hal yang harus disepakati dalam Paripurna ini. Pertama mengenai penyerahan kewenangan Pansus I ke forum Paripurna, karena memang sudah habis masa sidang di tahun 2016; memberi kesempatan kembali terhadap pihak eksekutif untuk memenuhi sebagaimana yang diminta Pansus I; dan menunjuk kembali Pansus I untuk membahas dan meneliti Raperda pendirian BUMD PT JSC di 2017,” ungkap Nopran, yang disepakati oleh seluruh anggota dewan yang hadir pada Sidang Paripurna pamungkas 2016 tersebut, dan langsung dituangkan dalam berkas kesepakatan yang di bacakan Sekretaris Dewan Ramadhan Basyeban.
Informasi yang dihimpun, mendesaknya Raperda BUMD PT JSC tersebut menyusul adanya rencana Sumsel, menjadi tuang rumah perhelatan balap motor paling bergenggsi dunia yakni Motor GP 2018. Di kawasan Jakabaring, Palembang, inilah nantinya akan disulap menjadi sircuit Motor GP. (ibr)
