Wakil Ketua DPRD Sumsel Chairul S Matdiah, saat menerima keluhan dari Anggota DPD KNPI Sumsel versi Muhammad Hidayat, di ruang rapat pimpinan DPRD Sumsel, Senin (30/01).
PALEMBANG, fornews.co – Anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumsel versi kepemimpinan Muhammad Hidayat, meminta agar KNPI versi kepimpinan MF Ridho segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk perjalanan ke luar negeri.
“Kami minta agar KNPI dibawah kepimpinan Ridho, segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran untuk plesiran ke Malaysia dan Singapura pada Desember 2016 lalu. Jika mereka tidak menyerahkan laporan tersebut maka itu merupakan tindak pidana korupsi,” ungkap Sekretaris DPD KNPI Sumsel versi kepemimpinan Muhammad Hidayat, Eman Satria Hadi, kepada pimpinan DPRD Sumsel Chairul S Matdiah, di ruang pimpinan DPRD Sumsel, Senin (30/01).
Eman Satria Hadi menyatakan, pihaknya telah menyampaikan pendapat itu kepada Pemprov Sumsel, yang diterima langsung oleh Kadispora dan Kaban Kesbangpol. Tapi, hingga saat ini belum ada perkembangan terhadap tuntutan tersebut. Padahal, Kesbangpol berjanji akan menindaklanjuti permasalahan tersebut. KNPI Sumsel versi M Hidayat menduga, ada tindak pidana yang dilakukan KPNI versi MF Ridho, dengan melakukan perjalanan ke Malaysia dan Singapura, dalam agenda kunjungan kerja DPRD Sumsel. “Itu artinya ada dua kali penggunaan anggaran sekaligus yakni untuk plesiran dan kunker,” ujarnya.
Pihaknya juga meminta, agar DPRD Sumsel memanggil Dispora Sumsel, Kesbangpol, dan BPKAD selaku instansi terkait, dalam pencairan anggaran yang digunakan untuk plesiran itu. “Juga seluruh anggota yang mengatasnamakan KNPI Sumsel itu, datang pada pertemuan berikutnya bersama dengan anggota DPRD untuk menyerahkan laporan lengkap soal kepengurusan,” tegasnya.
Usai mendengarkan laporan dari DPD KNPI Sumsel versi kepemimpinan Muhammad Hidayat, Wakil Ketua DPRD Sumsel Chairul S Matdiah mengatakan, pihaknya akan mengakomodir semua tuntutan KNPI Sumsel untuk memanggil Kadispora, Kaban Kesbangpol, Kepala BPKAD dan Anggota KNPI untuk menyelasaikan permasalahan tersebut.
“Sebagai pimpinan DPRD, kami akan mengakomodir tentang mempertanyakan dana tersebut. Kalau ini benar, bahwa dana ini dihambur hamburkan keluar negeri, saya sebagai pimpinan DPRD sangat menyesalkan. Tapi tidak akan mungkin, tidak akan berani melakukan perjalanan tersebut jika tidak ada aturannya,” ujarnya.
Chairul menuturkan, tentang masalah KNPI yang diterima di DPRD ada dua versi, dibawah pemimpin MF Ridho dan M Hidayat. Tapi, pihaknya akan bertanya kepada pemerintah mana yang direstui sesuai landasan hukum.
“Memang MF Ridho satu partai dengan saya, tapi sebagai pimpinan DPRD saya harus netral melihat kondisi ini. Apa benar Ridho melakukan itu, karena dia kader terbaik Demokrat, jadi apa mungkin dia melakukan hal yang demikian menggunakan dua anggaran. Tapi semua ini perlu diperjelas, kalau dia menggunakan anggaran KNPI dan DPRD, saya tidak bisa bicara lagi,” tuturnya.
Politisi Demokrat ini melanjutkan, jika MF Ridho melakukan hal hal yang tidak prosedural dan kalau itu memang terjadi pada Ridho, harus di tindak tegas. “Yang jelas saya kecewa sebagai kader. Saya minta sekretariat DPRD untuk menyampaikan ke Komisi V menindaklanjuti masalah ini, kalau bisa memanggil KNPI dari kedua versi tersebut. Tapi ingat, DPRD tidak bisa mengeksekusi, hanya bisa menyampaikan dan meneruskan. Kalau ada tindak pidana hukum dan korupsi, DPRD bukan ranahnya, tapi yakinlah semua akan diakomodir,” pungkasnya. (tul)
