PALEMBANG, fornews.co-Koalisi Masyarakat Sipil Sumsel untuk Pelestarian Hutan Alam Sumsel meminta Gubernur Sumsel untuk mencabut rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pembukaan jalan tambang, yang diusulkan PT Marga Bara Jaya yang berafiliasi dengan PT Triaryani.
“Kami juga meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk tidak melanjutkan pembahasan dan memastikan tidak memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan, untuk pembangunan jalur pengangkutan khusus batubara di kawasan Hutan Harapan Provinsi Sumsel dan Jambi,” ungkap Direktur Kampanye dan Riset HaKI, Adios, Selasa (10/04).
Adios memaparkan, bahwa kondisi saat ini izin tersebut sedang dibahas di Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No :P. 50/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yakni Pasal 12 ayat (1), disebutkan bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan tidak diberikan pada kawasan hutan produksi yang dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu Restorasi Ekosistem. Walaupun dikecualikan jalan angkut tambang pada Ayat 2 poin (f), tapi Ayat (2) poon (G) menyebutkan, bahwa kegiatan dimaksud harus berdasarkan hasil penilaian yang menyatakan tidak mengganggu kelestarian dan kelanjutan usaha,” paparnya.
Hutan Harapan sendiri, urai Adios, merupakan kawasan restorasi ekosistem hutan dataran rendah Sumatera, yang mengandung nilai konservasi dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Di dalam kawasan ini, tercatat sebanyak 307 jenis burung, 64 jenis mamalia, 123 jenis ikan, 55 jenis amfibi, 71 jenis reptil, 917 jenis pohon. Di kawasan ini masih ditemukan spesies payung (umbrella species) yaitu Harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), Gajah sumatera (Elephas maksimus sumatranus), Tapir (Tapirus indicus) dan Beruang madu (Helarctos malayanus) yang menjadi indikator bahwa kawasan ini masih memiliki nilai konservasi dan keanekaragaman hayati yang tinggi.
“Usul pembukaan jalan angkut tambang ini akan membelah Hutan Harapan, kawasan Restorasi Ekosistem (RE) di Provinsi Sumsel dan Jambi, yang dikelola PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki). Total usulan yang membelah Hutan Harapan mencapai 31,8 kilometer, yakni 9,66 kilometer di Jambi (19,4 hektar) dan 22,2 kilometer di Sumsel (44,1 hektar),” tegasnya.
Sementara, Direktur LBH Palembang, April Firdaus menuturkan, pemberian izin juga telrebih dulu seharusnya mengkaji aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Karena, ada kecenderungan muncul kerugian atas perizinan tersebut. “Karena kerusakan lingkungan terhadap izin tersebut akan berpengaruh global. Izin ini boleh, tapi tidak harus diberikan,” tuturnya.
Apa yang telah dilakukan pemerintah ini, tambahnya, sebenarnya tidak sejalan dengan apa yang sedang dilakukan pemerintah itu sendiri, yakni membangun ekonomi hijau.
Koalisi Masyarakat Sipil Sumsel untuk Pelestarian Hutan Alam Sumsel ini sendiri gabungan dari HaKI, LBH Palembang, Serikat Hijau Indonesia, Jaringan Masyarakat Gambut Sumsel, PINUS Sumsel, Lingkar Hijau Sumsel, Solidaritas Perempuan Palembang, Perhimpunan Tanah dan Air (PETA) Sumsel, Yayasan Koala Merdeka, Yayasan Depati Sumsel dan AMAN Sumsel. (tul)
