FORNEWS.CO
  • Metro Sumsel
    • Metropolis
  • Nasional
    • Internasional
  • Ekobis
  • Politik
  • Sport
    • All
    • Asian Games 2018
    • Babel Muba United
    • Ragam Sport
    • Sepak Bola
    • Sriwijaya FC
    Atlet panjat dinding WPSCC, Dino Pramana Dipa, usai pengalungan medali emas pada kategori Lead U-13 Putra. (fornews.co/ist)

    HBB Wall Climbing Competition 2026, 5 Climber WPSCC Rebut 5 Medali Kelompok Umur U-17 dan U-13

    Pemanjat cilik Kota Palembang, Dino Pramana Dipa, usai pengalungan medali pada katagori Boulder U-11 Putra, di Cakung, Jakarta Timur, Minggu (5/7/2026) kemarin. (fornews.co
/ist)

    Festival Panjat Tebing Kelompok Umur 2026: Dua Pemanjat Cilik Palembang Rebut 2 Emas 1 Perak

    Atlet muda cheerleading saat mengikuti Indonesian Cheerleading Association (ICA) South Sumatera Regional Championship 2026, di Lapangan Tenis Indoor Pierre A Tendean Palembang, Minggu (21/6/2026) kemarin. (fornews.co/foto: ist)

    Sebanyak 93 Atlet Muda cheerleading Unjuk Skill pada ICA South Sumatera Regional Championship 2026

    Siswa SMPN 9 Palembang, Fatih Noor Kertanegara, usai penyerahan medali juara 1 O2SN Tingkat Kota Palembang Tahun 2026 cabor Panjat Tebing, di Venue Panjat Tebing JSC Palembang, Minggu (14/6/2026). (fornews.co/foto: ist)

    Cabor Panjat Tebing O2SN Tingkat Kota Palembang, Siswa SMPN 9 Rebut Juara Nomor Lead dan Speed Putra Individu

    MENTERI Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, menerima penghargaan di ajang KWP Awards 2026, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis pagi, 16 April 2026. (foto fornews.co/komdigi)

    Menpora Erick Thohir sebut Diplomasi Olahraga Penting untuk Menjaga Hubungan Negara

    Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto. (fornews.co/foto: ist)

    Ini Daftar 28 Pemain Timnas U-20 yang Dipanggil Nova Arianto Ikuti TC Surabaya

    • Sepak Bola
    • Sriwijaya FC
    • Ragam Sport
  • COVID-19
  • FornewsTv
  • Lain-lain
    • All
    • Advertorial
    • Berita Foto
    • Feature
    • Gaya Hidup
    • Hukum dan Kriminal
    • Kesehatan
    • Opini
    • Peristiwa
    Direktur Utama Tempo Digital, Wahyu Dhyatmika. (fornews.co/ist)

    [OPINI] Media Beretika Bukan Media yang Tidak Pernah Salah

    KEPALA Dinas Kebudayaan Kota Jogja Yetti Martanti memimpin diskusi Konsolidasi dan Pemantapan Substansi Pengajuan Jogjakarta UNESCO World Book Capital 2028 di Ruang Wijaya Kusuma, Taman Budaya Embung Giwangan, Senin, 28 September 2026. (foto fornews.co/pemkot

    Buku sebagai Kekuatan Kebudayaan, Jogja menuju World Book Capital 2028

    STRUGGLE II Buka Ruang Inklusif bagi Seniman Neurodivergen di Ekosistem Seni Rupa

    LUKISAN karya Samodro. (foto fornews)

    STRUGGLE II: “Kolaborasi Dua Sisi” Pertemuan Tujuh Seniman di Jogja

    PATUNG kuda karya Hery Maizul turut dipamerkan di Bale Gadeng, Sagan. (foto fornews.co/adam)

    Pameran Seni Rupa ‘Merdeka dalam Perbedaan’ Ditutup Akhir Agustus

    Gelar Merti Umbul, Warga Karangwuni akan Kembalikan Fungsi Sungai Belik

    • Hukum
    • Peristiwa
    • Opini
    • Pariwisata
    • Gaya Hidup
      • Budaya
      • Teknologi
    • Advertorial
      • Profil
      • Galeri
    • Berita Foto
No Result
View All Result
FORNEWS.CO
Selasa, 17 November 2026
No Result
View All Result
FORNEWS.CO
No Result
View All Result
Home Nasional

Hari Bumi 2025, Komnas Perempuan Desak Pemerintah Hentikan Kerusakan Bumi dan Menjamin Perlindungan Perempuan

Komnas Perempuan mendesak Pemerintah hentikan pelanggaran kekerasan terhadap alam dan perempuan

Rabu, 23 April 2025 | 01:12
HARI BUMI 2025 puluhan massa di Palembang memperingati Hari Bumi 2025 dengan berjalan kaki sembari  mengangkat bola bumi dari Bundaran Air Mancur menuju Kambang Iwak, Selasa (22/4/2025). (foto fornews.co/sindonews)

HARI BUMI 2025 puluhan massa di Palembang memperingati Hari Bumi 2025 dengan berjalan kaki sembari mengangkat bola bumi dari Bundaran Air Mancur menuju Kambang Iwak, Selasa (22/4/2025). (foto fornews.co/sindonews)

JAKARTA, fornews.co — Akibat eksploitasi sumber daya alam (SDA) kerusakan lingkungan menjadi ancaman nyata bagi manusia. “Bumi adalah ibu” yang harus dijaga dan dihormati.

“Our Power, Out Planet” tajuk Hari Bumi Sedunia tahun ini kembali mengingatkan manusia sebagai penduduk bumi untuk bertanggung jawab terhadap pelestarian sumber daya alam (SDA).

Keberlanjutan bumi sebagai planet manusia yang terus-menerus dihancurkan telah mengancam kehidupan perempuan sebagai kelompok rentan.

BacaJuga

Hari Kanker Sedunia, Perempuan terus Dibiarkan Terlambat Sembuh

Komnas Perempuan Desak Kemenag Cegah Kekerasan Seksual di Pesantren

Komnas Perempuan Dukung Pemulihan Korban Terorisme, Dorong Penguatan RAN PE 2025-2029

Load More

Pada Hari Bumi 2025, melalui Siaran Pers, Selasa, 22 April 2025, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah menghentikan praktik-pratik kekerasan terhadap alam dan perempuan di Indonesia.

“Perusakan sumber daya alam (SDA), eksploitasi tambang, deforestasi, pencemaran lingkungan hingga konflik agraria terus berdampak langsung pada kehidupan perempuan,” ungkap Sundari Amir, Komisioner Komnas Perempuan.

Hingga kini, lanjut Sundari, perempuan masih selalu menjadi korban kekerasan dan menanggung beban akibat konflik yang belum ada penyelesaian komprehensif.

“Terutama perempuan adat, perempuan petani, dan perempuan nelayan,” ujarnya.

Mereka, kata Sundari, telah kehilangan akses terhadap tanah, air bersih, pangan, serta sumber-sumber penghidupan yang selama ini menopang keberlanjutan komunitas dan budaya lokal.

Eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang mengatasnamakan pembangunan seringkali menempatkan perempuan menghadapi kekerasan berlapis mulai kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual, dalam rentang waktu yang panjang.

Hal itu diungkapkan Komisioner Komnas Perempuan, Dahlia Madanih.

“Kriminalisasi terhadap perempuan pembela lingkungan dan HAM, yang suaranya kerap dibungkam demi kepentingan industri ekstraktif dan pembangunan skala besar yang tidak berkeadilan,” ungkapnya.

Berdasarkan laporan pengaduan dalam lima tahun terakhir (2020-2024), Komnas Perempuan telah menerima 58 pengaduan kasus menyangkut konflik SDA, agraria, dan tata ruang.

Kekerasan yang dihadapi kerap melibatkan aparat keamanan yang seharusnya memberikan perlindungan pada masyarakat.

Bahkan, sambung Dahlia, Komnas Perempuan mencatat kebijakan penanganan krisis iklim dan bencana alam yang masih minim mempertimbangkan pengalaman dan suara perempuan.

“Komnas Perempuan terus mengingatkan bahwa kerangka kebijakan pembangunan jangan hanya berfokus pada kepentingan ekonomi semata,” ujar Komisioner Irwan Setiawan.

Senada dengan Dahlia, Irwan mengatakan bahwa kebijakan pembangunan seharusnya mempertimbangkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

Kebijakan pembangunan seharusnya meminimalisasi potensi ancaman kerusakan ekologi dan ekosistem kehidupan yang seimbang pada kehidupan alam dan manusia.

Irwan mengatakan, aksi nyata yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanan dan pelaksanaan pembangunan menjadi sangat penting.

“Pengalaman dan kepemimpinan perempuan dalam pengelolaan SDA, adaptasi perubahan iklim, serta praktik-praktik berkelanjutan telah terbukti memperkuat ketahanan komunitas,” kata Chatarina Pancer Istiyani, Komisioner Komnas Perempuan.

Menurut Chatarina, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, akses terhadap informasi, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan harus menjadi prioritas.

Dijelaskan, perempuan berada di garis depan dalam menghadapi krisis iklim. Perempuan tidak hanya sebagai kelompok rentan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang membawa pengetahuan lokal, ketahanan, dan inovasi.

“Komnas Perempuan mendesak pemerintah harus tegak berdiri melaksanakan konstitusi yang menyatakan kekayaan alam dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Dalia.

Pemerintah juga didesak untuk tegas terhadap siapapun yang mengambil keuntungan secara sepihak dan mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Prinsip-prinsip tersebut terkait dalam bisnis, pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA).

Komnas Perempuan menuntut jaminan perlindungan terhadap perempuan pembela HAM yang dikriminalisasi karena telah menyuarakan pelestarian bumi dan kehidupan perempuan.

Disadari atau tidak, berbagai bentuk penghancuran dan eksploitasi sumber daya alam (SDA) telah berdampak buruk terhadap peningkatan intensitas bencana alam dan krisis iklim seperti banjir, longsor, kekeringan, dan lainnya.

Komnas Perempuan juga mendesak pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam setiap perumusan kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan lingkungan dan ekologis, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA).

Merujuk pada Amanat Konstitusi Pasal 28 H, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi setiap warga negara, menegaskan komitmen negara-negara untuk mengatasi krisis iklim.

Kedua dasar hukum tersebut termasuk peraturan turunannya berupa peraturan presiden dan peraturan menteri mendorong pelibatan perempuan dalam setiap kebijakan dan aksi-aksi terkait iklim.

Padahal, sebut Komisioner Komnas Perempuan, Indonesia terikat dengan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim dengan memastikan partisipasi perempuan secara bermakna dan setara, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, akan lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Komnas Perempuan menekankan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam konteks krisis iklim harus didasarkan pada prinsip-prinsip utama, yaitu partisipasi yang bermakna, penguatan ketangguhan perempuan, penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, penegakan akuntabilitas, serta jaminan atas hak asasi.

Perempuan yang terbebas dari kekerasan, berdaulat atas sumber-sumber kehidupannya, dan dilibatkan secara bermakna dalam seluruh proses perubahan, dipercaya dapat memulihkan bumi.

Dalam momentum Hari Bumi 2025, secara khusus, Komnas Perempuan mendorong pemerintah melalui lima poin penting, pertama, menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan dalam kebijakan lingkungan dan pembangunan. Termasuk, meninjau ulang proyek-proyek ekstraktif yang merusak alam dan mengorbankan kehidupan perempuan berikut komunitas adat.

Kedua, memperkuat kerangka kebijakan dengan memastikan partisipasi perempuan dalam perencanaan dan aksi iklim sesuai mandat konstitusi dan komitmen global Indonesia.

Ketiga, memastikan aparat penegak hukum menghentikan praktik kriminalisasi terhadap perempuan pembela lingkungan dan memberikan perlindungan hukum yang adil.

Keempat, mewajibkan dunia usaha atau pihak swasta untuk bertanggung jawab atas dampak sosial dan ekologis dari operasionalnya, serta menghormati hak-hak masyarakat dan perempuan di wilayah terdampak.

Lima, mendorong program peningkatan kapasitas terkait pengetahuan dan kemampuan perempuan dalam adaptasi dan mitigasi krisis iklim, termasuk akses terhadap teknologi ramah lingkungan dan pendanaan inklusif. (adam)

Copyright © Fornews.co 2016-2025. All rights reserved.

Bagikan Ke

  • Klik untuk membagikan di Facebook(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk berbagi pada Twitter(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk berbagi di WhatsApp(Membuka di jendela yang baru)
  • Klik untuk mencetak(Membuka di jendela yang baru)
Tags: Hari Bumi 2025Komnas Perempuan
Deskripsi Banner

ADVERTISEMENT
Previous Post

IJTI Pertanyakan Kejagung Soal Penetapan Tersangka terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV

Next Post

Ular Piton 14 Meter di Kongo masih Misteri

Wakil Ketua II DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, SH, MH. (fornews.co/ist))
Metro-Sumsel

Firdaus Hasbullah Desak dan Ingatkan Pemkab PALI Soal Polemik Tunjangan 23 Guru yang Belum Dibayar 11 Bulan

Senin, 16 November 2026

PALI, fornews.co – Persoalan belum dibayarnya tunjangan 23 guru yang bertugas di wilayah terpencil di Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir...

Read more
Peserta ECOFEST saat menyimak kampanye yang digaungkan Walhi Sumsel, di mindset Palembang, Minggu (15/11/2026). (fornews.co/ist)

Walhi Sumsel Ajak Publik untuk Kritis Terhadap Darurat Bencana Ekologis di Bumi Sriwijaya

Minggu, 15 November 2026
Direktur Walhi Sumsel, Ersyah Hairunisah Suhada didampingi penasehat hukum, saat menyerahkan laporan pengaduan tiga perusahaan terkait dugaan tindak pidana karhutla ke Polda Sumsel, Jumat (13/11/2026). (fornews.co/ist)

Walhi Laporkan 3 Perusahaan ke Polda Sumsel Soal Dugaan Tindak Pidana Karhutla, Ada PT Bumi Mekar Hijau

Jumat, 13 November 2026
Ketua MPR, Ahmad Muzani didampingi pimpinan dan anggota, saat berbicara kepada awak media, usai rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). (fornews.co/tangkap layar)

MPR Temui Presiden Serahkan Surat Permohonan Kirim Dua Nama Calon Wapres, Usai Rapat Gabungan

Jumat, 13 November 2026
Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, usai pidato terkait pengunduran diri Gibran dari jabatan Wapres, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (fornews.co/tangkap layar)

Lepas Pengunduran Diri Gibran dari Jabatan Wapres, Prabowo Ingatkan Soal Upaya Pihak yang Ingin Picu Kegaduhan

Kamis, 12 November 2026
No Result
View All Result
  • Metro Sumsel
    • Metropolis
  • Nasional
    • Internasional
  • Ekobis
  • Politik
  • Sport
    • Sepak Bola
    • Sriwijaya FC
    • Ragam Sport
  • COVID-19
  • FornewsTv
  • Lain-lain
    • Hukum
    • Peristiwa
    • Opini
    • Pariwisata
    • Gaya Hidup
      • Budaya
      • Teknologi
    • Advertorial
      • Profil
      • Galeri
    • Berita Foto
  • Login

© 2019 FORNEWS.co | PT.SENTRAL INFORMASI BERDAYA.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In