PALEMBANG, fornews.co – Gubernur Sumsel Herman Deru berinisiatif membuat Perda khusus terkait pengelolaan lahan gambut. Menurutnya, itu Guna mengantisipasi kesewenang-wenangan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola lahan gambut.
“Kita ini makhluk yang punya kontribusi pada kerusakan gambut dan rawa, karena pemanfaatan yang kita lakukan beda dengan nenek moyang kita dulu. Agar kita bisa memanfaatkan gambut dengan cara terhormat, saya akan buatkan Perda yang mengatur pemanfatan lahan gambut,” tegas Herman Deru saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Restorasi Gambut Provinsi Sumsel TA 2018, di The Zuri Hotel, Palembang, Senin (29/10).
Menurut HD, Perda ini penting agar rawa yang identik dengan lahan gambut di Sumsel bisa dikelola secara terhormat. Diapun optimis Perda ini akan sangat bermanfaat.
“Sewaktu jadi Bupati (OKU Timur), saya satu-satunya bupati yang mendapat Bintang Jasa Pratama dari Presiden, karena membuat Perda alih fungsi. Bukan ingin mendapat pujian, tapi inilah wujud kecintaan saya pada petani dan alam agar lahan gambut tidak semena-mena dikelola jadi tempat bisnis,” katanya.
Dikatakan, Sumsel sebagai daerah penghasil pangan, jelas membutuhkan ekstensifikasi dan ini tentu menambah fungsi rawa yang banyak di Sumsel mencapai 1.4 juta hektare. Untuk itu, HD berharap masyarakat bijak dalam mengelola lahan gambut.
“Harus dikelola dengan penuh kasih sayang, jangan dibakar. Solusinya, ya harus berikan peralatan pada petani untuk membuka lahan. Apa yang dibutuhkan kabupaten/kota bisa kita bantu, karena lebih baik kita menjaga daripada memadamkan,” tuturnya.
Menurut HD, pascadilantik 1 Oktober lalu di Jakarta, ia memang sempat bertemu dengan Kepala Badan Restorasi Gambut, Nazir Fuad untuk menggelar pertemuan khusus daerah yang wilayahnya terdapat lahan gambut.
“Ternyata pemikiran kita berdua sama, ini wujud komitmen kita atas ciptaan Allah yang harus dipelihara, ada rawa, gunung, laut, darat, rawa dan gambut yang bermanfaat bagi ekosistem,” jelasnya.
Lebih lanjut HD mengatakan, Sumsel diketahui memang memiliki lahan gambut yang besar, mencapai 1.5 jta ha atau 10 % dari lahan gambut yang ada di Indonesia. Selama ini sejak zaman nenek moyang, kehidupan masyarakat sangat tergantung dengan rawa. Namun disayangkan generasi saat ini cenderung kurang perhatian terhadap pertahanan perluasan rawa yang berakibat pada banjir.
“Semoga restorasi ini dapat berjalan. Agar rawa yang identik dengan gambut ini bisa dikelola sesegera mungkin,” imbuhnya.
Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Fuad mengatakan, untuk negara tropis, Indonesia termasuk paling tinggi target restorasi gambut, yang mencapai 2 juta hekare setiap tahun. Demikian halnya Provinsi Sumsel, diakuinya memiliki serapan paling tinggi dibandingkan provinsi lain, seperti di Kalimantan dan Sumatra.
“Indonesia sering dipuji para pemimpin dunia tentang pengelolaan lingkungan, termasuk restorasi gambut. Ini berkat perjuangan bersama, termasuk Provinsi Sumsel. Buktinya tingkat hot spot berkurang, mendekati 90 persen,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Restorasi Gambut (TRG) Provinsi Sumsel DR Najib Asmani berharap, rapat koordinasi Badan Restorasi Gambut bertajuk Restorasi Gambut Mendukung Kedaulatan Pangan Berkelanjutan ini, dapat memberikan manfaat besar bagi pengelolaan gambut ke depan.
Pihaknya juga, siap mendukung visi-misi Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, yang bertujuan membawa Sumsel Maju untuk Semua dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
“Target restorasi kita ada ratusan hektare lahan gambut. Dan ini mencakup 7 kabupaten yang memiliki lahan gambut, di antaranya Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Pali, Kabupaten Mura dan beberapa kabupaten lain,” ungkapnya.(bas)
