PALEMBANG, fornews.co – Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya meminta semua pihak untuk bersinergi membangun Sumatra Selatan dengan Visi Provinsi Sumsel 2018-2023 “Sumatra Selatan Maju untuk Semua”.
Hal itu disampaikan Herman Deru saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa XXVI DPRD Provinsi Sumsel, dalam rangka Penyampaian Pidato Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Masa Jabatan 2018-2023, Senin (8/10).
“Semua pihak segera merapatkan barisan untuk bersinergi membangun Sumsel. Kita harus bekerja keras lagi untuk mengejar ketertinggalan kita pada capaian kinerja beberapa indikator makro yang belum maksimal,” kata mantan Bupati OKU Timur dua periode ini,dalam pidatonya.
Selain mengentaskan angka kemiskinan sampai di bawah angka nasional, HD berharap sinergi ini juga mampu mempertahankan capaian kinerja pembangunan yang sudah baik.
Sementara itu, mengenai pemahaman visi Sumsel Maju untuk Semua, itu sendiri. HD menjelaskan terdiri dari 4 makna, di antaranya keadaan di mana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, di mana hasik-hasil pembangunannya bisa dinikmati seluruh masyarakat.
Sumsel Maju untuk Semua juga menggambarkan kondisi, di mana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketakwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal, di samping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan pro-rakyat, pro-lingkungan dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.
“Untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki 5 misi salah satunya yaitu membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan,” jelasnya.
Misi lainnya yaitu meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan yang sehat berpendidikan, profesional. Kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas koruosi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabikitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif.
Selanjutnya, membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guba percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, segera mewujdukan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.
Misi terkahir yakni meningkatkan kehidupan beragama, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius. “Kami berusaha mengakomodir semua, sehingga tidak ada yang terabaikan,” tuturnya.
HD juga mengtakan bahwa, masing-masing misi tersebut telah dijabarkan ke dalam beberapa program kerja. Misalnya soal membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan dilakukan dengan program kerja pengembangan ekonomi kreatif di sektor jasa dan industri kecil dan menengah, lalu pengembangan kawasan komoditas/sektor unggulan berbasis potensi sumber daya lokal serta membangun infrastruktur dalam mempercepat pembabgunan perekonomian rakyat.
Sedangkan untuk meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan yang sehat berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan direalisasikan denga program merja seperti menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas melalui revitalisasi sarana dan tenaga kesehatan Puskesmas, Pos Kesehatan Desa, Pondok bersalin desa dan lainnya. Kemudian memfasilitasi dokter keluarga mandiri.
Sementara itu program kerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas korupsi, kolusi fan nepotisme dilakukan dengan membangun hubungan administrasi pemerintah yang lebih harmonis dengan Bupati/Wali Kota se Sumsel sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi.
“Kami akan menjabarkan visi dan misi tersebut secara lebih detil dan terukur yang akan dicapai selama 5 tahun dalam RPJMD Provinsi Sumsel 2018-2023. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamankan bahwa RPJMD harus telah ditetapkan 6 bulan setelah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk itu kami mohon dukungan dan kerja sama, ya, agar RPJMD dapat diselesaikan tepat waktu,” ungkapnya.
Turut hadir dalam rapat paripurna istimewa tersebut antara lain Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, Kapolda Sumsel Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Dirut BPD Sumsel Babel M.Adil, sejumlah Bupati dan Walikota serta Kepala OPD, serta instansi lainnya. (adv)
