PALEMBANG, fornews.co-Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Herman Deru, berharap ada kebijakan khusus dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Menurut Herman Deru, memang perlu ada regulasi khususnya pembelanjaan nonsembako dan nonmedis. Berkaca dari hal inilah, dia mengajak semua pihak untuk menghindari darurat ekonomi.
“Kita perlu berkomitmen dan satu visi dalam misi kita menghindari darurat ekonomi dan kita harus hindari betul hal itu terjadi,” tegas dia, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyerapan Percepan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penyaluran Program Perlindungan Sosial serta Belanja Modal Terkait Bansos, di ruang Rekonfu Polda Sumsel, Jumat (23/7) siang.
Herman Deru mengatakan, jika berbicara tentang penanganan Covid-19 yang dikaitkan dengan anggaran APBD maupun non APBD, maka perlu adanya dua irisan, yakni ada penanganan langsung dan penangan tidak langsung. Penanganan langsung mengenai penyediaan medis seperti masker, APD, dan vaksinasi.
“Penanganan tidak langsungnya, ya acara ini seperti yang diinisiasi pak Kapolda ini,” kata dia.
Herman Deru menjelaskan, terjadinya keterlambatan belanja anggaran rata-rata karena prosesnya melalui tender.
“Saya mewakili seluruh Satuan Kerja Pemprov, yang terhambat itu rata-rata yang berproses tender. Karena mekanisme tender tetap sama dengan yang sebelum-sebelumnya khususnya yang konstruksi,” jelas dia.
Kemudian, Herman Deru meminta para kepala daerah atau bupati dan wali kota di Sumsel untuk tidak ragu dalam membelanjakan Anggaran Belanja Modal terkait bansos. Namun tetap memenuhi aturan serta pendampingan dari kejaksaan dan kepolisian.
Tak lupa, Herman Deru mengapresiasi Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri, atas inisiasinya yang menggelar rakor ini, sebagai bagian dari upaya penanganan Covid-19 disamping penyediaan masker, APD dan vaksinasi.
“Rakor yang digelar Kapolda ini untuk mengajak dan mengingat kita sebagai pengguna anggaran, baik di provinsi, kabupaten dan kota agar tidak ragu dalam menyalurkan bansos. Makanya kita apresiasi acara yang bertujuan mulia seperti ini,” kata dia.
Atas dasar inilah, Herman Deru menekankan untuk mengoptimalkan anggaran dengan maksimal, sesuai dengan aturan dan instruksi pemerintah pusat mengenai percepatan pemulihan ekonomi, dan penyaluran program perlindungan sosial serta belanja modal terkait bansos untuk masyarakat.
Sementara, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri mengatakan, rakor ini untuk mendukung program pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
“Kita berinisiatif membantu dan bersama-sama menjalankan program bapak Presiden, memberi pengarahan bersama dengan pihak kejaksaaan. Sebab hasilnya untuk masyarakat. Karena kita harus saling rangkul menyukseskannya,” kata Kapolda Sumsel.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumsel, Drs M Rum, SH,MH, mendukung percepatan belanja anggaran sesuai arahan pemerintah pusat. Pihaknya bersama jajaran bersedia memberikan pendampingan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.
“Saya mendukung percepatan belanja anggaran, yang penting saling jaga satu sama lain. Banyak cara agar mendorong anggaran ini optimal. Apapun anggaran, kalau untuk masyarakat itu dioptimalkan, kita lakukan dengan secara leluasa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” tandas dia. (aha)
