SEKAYU, fornews.co – Guna memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian bagi keluarga penerima manfaat (KPM), penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan melalui transfer langsung ke rekening. Penerapan transaksi non tunai ini telah dimulai di Kecamatan Sungai Keruh.
Camat Sungai Keruh M Imron mengatakan, KPM di Kecamatan Sungai Keruh akan menerima bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa lewat rekening perbankan. Dalam hal ini, pihaknya telah bekerjasama dengan Bank BRI Unit Tebing Bulang.
“Kita lakukan cashless atau pakai transfer untuk kenyamanan dan keamanan dalam penyaluran bantuan ini. Hal ini juga untuk meminimalisir kecurangan dan pungli,” ujarnya, Rabu (27/05).
Menurut Imron, penyaluran bansos melalui transfer bank sesuai imbauan Menteri Desa Tertinggal Abdul Halim Iskandar yang diperkuat anjuran Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex.
“Kita sudah bicara dengan pihak bank untuk memudahkan nama tabungan dibuat khusus yakni Tabunganku. Dimulai oleh Desa Gajah Mati, apabila berjalan tanpa hambatan akan kita teruskan ke seluruh desa untuk pembuatan tabungan ini tanpa biaya admin atau free alias tidak akan memotong uang yang bakal diterima oleh masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Unit BRI Tebing Bulang Rahman Saleh menjelaskan, pembukaan rekening Tabunganku tidak ada setoran awal dan dapat ditarik hingga saldo Rp0.
“Selain bebas biaya administrasi, nasabah juga mendapatkan fasilitas kartu ATM,” jelasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Desa (DPMD) Kabupaten Muba, Richard Cahyadi menyebut rencana BLT Dana Desa yang akan disalurkan dengan cara cashless sesuai harapan banyak pihak. Metode ini dapat memberdayakan Brilink atau Bumdes yang sudah bekerjasama dengan BRI.
“Selain itu, metode ini juga bisa mengurangi asumsi-asumsi negatif terhadap penyaluran bantuan yang dilakukan Pemerintah desa dengan sistem tunai dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Kita juga berharap pihak bank dapat turun langsung dalam pembuatan rekening karena daftar penerima sudah ada, tinggal pembuatan buku tabungan dan ATM yang harus dilakukan,” ujarnya.
Kepala Desa Gajah Mati, Arianto menambahkan, warga desanya begitu antusias menyambut rencana ini. “Karena dengan transfer seperti ini, tentunya akan lebih mudah dan lebih aman. Kami tentu saja sangat mendukung,” katanya.
Terkait sistem transaksi keuangan non tunai, Dodi Reza Alex sudah memulainya pada awal 2019. Langkahnya ini bahkan diapresiasi oleh Bank Indonesia. Menurut Dodi, salah satu penerapan elektronifikasi transaksi keuangan merupakan pogram prioritas Pemkab Muba. Lewat cara ini Muba bisa mewujudkan transparansi di semua transaksi pembayaran, yang bermuara pada Less Cash Society.
“Kami sebetulnya tanpa dijadikan pilot project arahnya memang seperti itu. Kalau bicara manajemen keuangan, Pemkab Muba sudah menerapkan tata kelola keuangan sebagai pondasi kita dalam melaksanakan kegiatan. Selalu menjaga agar tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan terjaga dengan baik,” bebernya.
Mengenai rencana cashless penyaluran BLT ini, Dodi menjelaskan metode non tunai menghindari pemotongan atau pungli oleh oknum.
“Yang juga harus dilakukan jangan hanya sektor keuangannya saja. Data penerima juga dilakukan lebih transparan. Ini era teknologi yang memudahkan semua tugas pekerjaan kita. Muba juga melakukan perbaikan basis data elektronik. Kita umumkan nama Keluarga Penerima Manfaat di situs yang mudah diakses,” tuturnya.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Muba, Herryandi Sinulingga mengatakan, saat ini pihaknya terus memantapkan sistem jaringan yang dikelola. Dirinya juga secara khusus melakukan sosialisasi melalui situs Pemkab Muba. Menurut Lingga, Muba menyajikan keterbukaan informasi publik guna mewujudkan transparansi pelaksanaan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat.
“Khusus penyaluran penerima manfaat jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD dan Kementerian APBN, dilakukan penguatan dan keterbukaan data. Siapapun mudah mengecek pelaksaan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) seperti daftar nama penerima bersumber Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Tenaga Kerja, Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin semuanya diumumkan di website resmi Gugus Tugas. Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas mengelola data sesuai nama dan alamat (by name by address). Kita siapkan dokumen yang dapat didownload dalam bentuk PDF melalui www.covid19.mubakab.go.id,” papar Lingga. (ije)
