JAKARTA, fornews.co — Kerja sama Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasuki tahap yang lebih substantif dengan menempatkan akses pembiayaan dan teknologi sebagai inti upaya memperkuat posisi petani kecil menghadapi tekanan krisis iklim.
Program yang diluncurkan di Jakarta, pada Kamis, 9 April, tidak hanya menghadirkan intervensi teknis, tetapi juga mencoba merombak cara sistem pertanian nasional memberi ruang bagi kelompok paling rentan.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, menegaskan bahwa inisiatif ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan.
“Program ini diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan sekaligus mempercepat adopsi praktik pertanian cerdas iklim. Dampaknya diharapkan terasa pada peningkatan kesejahteraan petani, penguatan ketahanan pangan, serta keterhubungan dengan agenda prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.
Selama ini, petani kecil memikul beban paling besar akibat perubahan iklim, mulai dari ketidakpastian musim hingga serangan hama yang semakin intens.
Kondisi tersebut tidak hanya menekan pendapatan rumah tangga pedesaan, tetapi juga memunculkan risiko sistemik bagi pasokan pangan nasional.
Melalui program bertajuk UN Joint Programme: Leveraging Finance to Scale Up Climate Resilient Food Systems, pendekatan yang diambil menekankan perubahan struktur dukungan, bukan sekadar pelatihan teknis.
Sekira 15.000 petani di Jawa Timur dan Lampung akan menjadi fokus awal, dengan pengenalan praktik seperti padi hemat air serta pemanfaatan teknologi berbasis energi terbarukan.
Lebih jauh, skema pembiayaan yang diintegrasikan dalam program ini menunjukkan pergeseran penting dari bantuan konvensional menuju instrumen yang mendorong kemandirian.
Asuransi iklim, obligasi berkelanjutan (SDGs Bond), Green Sukuk, hingga dukungan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dirancang untuk membuka akses modal yang selama ini sulit dijangkau petani kecil.
Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, menyebut pendekatan ini sebagai upaya memperluas dampak investasi publik dan swasta secara signifikan.
“Dari investasi awal sebesar 2 juta dolar AS, kami menargetkan mobilisasi hingga 205 juta dolar AS. Ini menunjukkan bahwa intervensi yang tepat dapat menarik dukungan lebih luas dari berbagai pihak,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas lembaga melibatkan FAO, UNDP, dan IFAD memungkinkan integrasi antara inovasi teknologi, perlindungan risiko melalui asuransi, dan perluasan akses pembiayaan inklusif.
Sementara itu, Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste, Rajendra Aryal, menyoroti ketimpangan alokasi pembiayaan iklim yang selama ini belum berpihak pada sektor pertanian.
Selain menyasar petani, program ini juga menargetkan sekitar 400 UMKM melalui pembiayaan mikro untuk proyek agro silvo pastoral yang menggabungkan pertanian, kehutanan, dan peternakan.
Upaya ini dinilai penting untuk membangun ekosistem produksi yang lebih beragam dan berkelanjutan.
Program yang akan berlangsung hingga 2027 ini memperlihatkan bahwa penguatan sektor pertanian tidak lagi cukup dengan pendekatan sektoral.
Akses terhadap modal, teknologi, dan perlindungan risiko kini menjadi fondasi utama agar petani kecil tidak hanya bertahan, tetapi juga berperan sebagai aktor kunci dalam transformasi sistem pangan nasional.
“Pertanian masih menerima porsi yang sangat kecil dalam pembiayaan iklim global. Program ini diharapkan dapat membuka akses investasi yang lebih luas, khususnya bagi petani kecil, perempuan, dan generasi muda,” ujarnya.
