BATURAJA-Sekretaris Daerah Ogan Komering Ulu (Sekda OKU) H Marwan Sobrie mengungkapkan, lelang jabatan bagi eselon II yang baru pertama kali digelar, hanya untuk mengisi 11 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Kesiapan sudah kita lakukan, termasuk susunan jadwal pendaftaran untuk lelang jabatan ini, kita bukan terhitung tanggal 14 November-2 Desember 2016. Untuk hasilnya sendiri diumumkan tanggal 20 Desember, baru kemudian disiapkan pelantikannya di akhir bulan Desember,” ungkap Sekda, usai menghadiri Rapat Paripurna Pengesahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) APBD 2017 di DPRD OKU, Jumat (11/11).
Menurut Marwan, tidak semua jabatan eselon II dilelangkan. Ini sebagai uji coba mengisi jabatan baru pada Dinas Pemuda Olahraga, Dinas Pariwisata. Karena dua dinas tersebut semula bergabung, namun dari hasil nomenklatur dipisah. Kemudian Kepala BPMPD, Kepala Dinias Arsip dan Perpustaakaan, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuaan dan Anak.
“Dari 11 ini memang sudah masuk masa pensiun dan ada pula yang mengajukan pindah atau mutasi ke luar daerah. Sementara yang lama dan masih aktif, masih dikukuhkan namun bisa saja beralih ke SKPD lain,” paparnya, sembari mengatakan mengenai anggaran untuk pelaksanaan lelang tidak ada masalah.
Marwan melanjutkan, jabatan yang bakal dilelang ini juga membuka ruang bagi eselon III yang sudah memenuhi syarat ke eselon II dengan melalui tahapan seleksi. Karena sambung dia, jabatan tersebut memang diperuntukan untuk promosi.
Sementara terpisah, Wakil Ketua DPRD OKU Ferlan Yuliansyah menilai, lelang jabatan untuk mendudukkan pejabat sebagai kepala SKPD dari hasil nomenklatur, sudah seyogyanya dilakukan dan sangat bagus. “Yang pasti secara pribadi saya sangat sependpat adanya lelang jabatan ini. Jadi bisa dilihat betul-betul yang mengisi jabatan memang mempunyai skil profesional dan tidak ada titipan, sehingga sangat berpeluang bagi PNS yang memang menguasai bidang,” ujarnya.
Selama ini, sambung Ketua DPC PDI Perjuangan OKU itu, kedudukan kepala SKPD tidak dilihat berdasarkan kemampuan profesionalisme dan disiplin ilmu dari PNS. Melainkan adanya dorongan dari petinggi atau orang berpengaruh di Bumi Sebimbing Sekundang. “Saya kira, ketika lelang ini benar-benar diterapkan dengan maksimal, maka akan berdampak terhadap keberhasilan pembangunan OKU. Sebab, sejauh ini ada yang mengusai, karena kalah akibat titipan maka tidak bisa duduki jabatan kepala,” tandasnya. (ibr)
