PALEMBANG-Juru bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel Muhamad F Ridho, ST, MT menyampaikan, setelah mendengar dan membaca serta mencermati penjelasan Gubernur Sumsel terhadap RAPBD Prov Sumsel Tahun Anggaran 2017, pihaknya menyampaikan beberapa catatan terhadap RAPBD tersebut.
Ridho mengungkapkan, dari sektor pendapatan daerah dalam RAPBD 2017 secara total, sebesar Rp7.874.161.790.677, yang menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp498.545.118.096,09 atau 6,76% dari APBD Tahun Anggaran 2016. Pendapatan daerah Rp7,874 triliun tersebut berasal dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp3,016 triliun; Dana Perimbangan Rp3,324 triliun; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp1,533 triliun.
“Memperhatikan hal tersebut, sektor PAD dan lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan. Hanya dana perimbangan yang mengalami kenaikan. Fraksi Partai Demokrat berpendapat, bahwa pemerintah daerah harus lebih bersungguh-sungguh untuk meningkatkan PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD 2017 ini. Agar tidak tergantung pada dana perimbangan pusat, seperti yang terjadi pada tahun ini,” ungkapnya, saat menyampaikan pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna, Senin (14/11).
Ridho yang Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumsel ini melanjutkan, setelah menyimak dan mempelajari melalui rapat fraksi, maka Fraksi Partai Demokrat memandang perlu untuk menyampaikan dan mempertanyakn beberapa hal, yang terkait dengan RAPBD Tahun 2017. “Fraksi Partai Demokrat mengharapkan agar Pemprov Sumsel lebih memprioritaskan jalan-jalan provinsi, sehingga kesenjangan wilayah dapat dikurangi sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2017,” ujarnya.
Kemudian program di bidang kesehatan, jelas Ridho, seperti yang diberikan di koran beberapa hari lalu, bahwa sebanyak 3.797.261 orang di wilayah Sumsel belum ter-cover jaminan kesehatannya. Jumlah tersebut terjadi, karena Pemprov Sumsel tidak mampu lagi meng-covernya, setelah Jamsoskes Semesta dilebur ke program BPJS kesehatan. Sementara, yang sudah tercatat sebagai peserta BPJS per Januari 2016 sebanyak 4.092.796 orang. Sejak tahun 2009, Pemprov Sumsel hanya menganggarkan Rp5.000 perorang perbulan atau Rp270 miliar perbulan.
Permasalahannya, timbul ktika Jamsoskes Semesta dilebur ke BPJS kesehatan, maka Pemprov membutuhkan dana sebesar Rp1,242 triliun (jika iuran Rp23.000 perorang perbulan). Dana tersebut, untuk membayar iuran seluruh masyarakat yang belum ter-cover jamsoskes agar bisa menjadi peserta PBJS Kesehatan. “Fraksi Partai Demokrat menyarankan, agar permasalahan ini betul-betul harus dikaji secara mendalam dan cermat bersama DPRD, untuk mencari solosi yang baik. Mengingat, Perpres No.111 Tahun 2013, pada tahun 2019 kepesertaan harus mencakup seluruh penduduk dan di tahun 2017 tahapan integrasi jamkesda harus sudah selesai,” tutupnya. (tul)
