Oleh: Bagindo Togar Bb/Pemerhati Politik / Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDeS)
Fenomena sosial di tengah beragam opini politik yang berkembang di kalangan masyarakat menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) April 2019 tahun depan, sepertinya semakin meramaikan hiruk pikuk antar pendukung pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan kelompok politik yang “beroposisi” terhadap petahana.
Secara sederhana antar kelompok sosial yang berseberangan tadi melakukan “Aksi & Reaksi” dalam beragam bentuk kreatifitas dan media, disuguhkan ke tengah publik bermacam tagar, statement, status, jingle dan artikel juga aksi-aksi sosial politik lainnya baik mainstream maupun antimainstream.
Contoh gerakan massif ‘Ganti & Lanjutkan Presiden 2019’, Pemimpin Antek Asing, Presiden Pengutang dan lain-lain yang di respon dengan oleh pihak pro pemerintahan dengan Kampanye Gerakan Kerja & Anti Korupsi serta Kisah Sukses Pembangunan Infrastruktur dan seterusnya.
Beberapa hari terakhir dipenghujung Puasa Ramadhan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah, tradisi mudik oleh masyarakat secara berbondong-bondong melakukan perjalanan pulang kampung halaman masing-masing melalui infrastruktur jalan yang telah disediakan secara maximal oleh pemerintah.
Nah…ketika publik mempergunakan fasilitas jalan-jalan tol, terpasang dibanyak tempat di sekitar lokasi pintu masuk jalan tol terpampang spanduk, yang mengatakan atau klaim, dari kelompok pendukung Pemerintahan Sekarang (Presiden Joko Widodo) bahwa Jalan jalan Tol tersebut seolah olah adalah “Milik Jokowi”.
Berlebihan memang, sebab pembiayaan pembangunan nasional didanai oleh APBN atau bantuan pihak-pihak lain yang tidak bertentangan dengan UU atau Regulasi yang ada di Negeri ini. Bukan oleh Pribadi Pejabat atau Kelompok Elite Politik tertentu. Artinya, progaram dan kebijakan pembangunan yang diselenggarakan sepenuhnya untuk peningkatan kesejahteraan juga pelayanan masyarakat. Karena sesungguhnya begitulah Amanah Konstitusi & Harapan Rakyat Indonesia.
Saran saya, selayaknya pihak atau kelompok sosial yang kurang atau tidak setuju dengan Existensi Elite Pemerintahan saat ini, dituntut untuk lebih mampu menemukan, merumuskan dan mengekspos kritik-kritiknya secara lebih rasional substansial, faktual aktual serta konstruktif efektif.
Misalnya mengkritisi atau mengevaluasi urgent tidaknya bentuk dan jenis pembangunan infrastruktur diberagam daerah yang harus diprioritaskan sesuai kebutuhan masyarakat, berikut mekanisme dan besaran pembiayaannya. Stabilisasi serta peningkatan harga hasil pertanian atau perkebunan, yang hingga saat ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan para petani di daerah-daerah, penguatan posisi tawar Pemerintah di Pasar Internasional dalam mekanisme Penentuan Harga Hasil Pertanian/ Perkebunan, ex Karet, CPO, Kopi dll.
Masih atau sulitnya pemerintah memperoleh hasil kedaulatan pangan, eksplorasi komoditas energi dan tambang yang belum mampu memberi kontribusi terhadap peningkatan Devisa Nasional, dan Koordinasi Pemerintahan Pusat dengan Daerah juga terkesan belum mampu menguatkan kesejahteraan masyarakat daerah serta tingginya aktivitas Politisasi di kalangan Birokrat, dan lain lain.
Diwajarkan bila rakyat untuk jangan pernah berhenti mengkritisi dan mengawasi kinerja pemerintahan. Agar diperoleh produktivitas pembangunan yang berkualitas, prima juga berutilitas. Siapapun itu pemimpinnya, sejahtera yang bermartabat untuk warga dan pemerintah. Bukan menjadi Politik Oligarkhi. (*)
