JAKARTA, fornews.co — Dukungan pemerintah terhadap Jogja Festival Forum & Expo (JFFE) 2026 disambut harapan sekaligus peringatan.
Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, menegaskan acara ini tidak boleh berhenti sebagai panggung seremonial, tetapi harus menjadi alat perjuangan ekonomi bagi seniman, pekerja budaya, pedagang kecil, dan UMKM yang selama ini menghidupi kota.
“Festival harus naik kelas. Tapi naik kelas itu bukan soal gemerlap acara, melainkan kesejahteraan pejuang ekraf yang selama ini bekerja dalam kondisi tidak pasti,” ujar Irene Umar saat menerima audiensi tim panitia JFFE 2026 di Kantor Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta, Senin, 9 Februari.
Namun bagi komunitas, yang lebih penting dari seremoni dukungan adalah keberpihakan nyata pada rakyat kreatif akar rumput.
Jogjakarta telah dikenal sebagai Kota Festival tetapi di balik panggung megah banyak seniman hidup dari proyek ke proyek, pekerja event tanpa standar upah, dan UMKM yang sering hanya dijadikan pelengkap demi branding kota dan sponsor.
Irene menyebut JFFE 2026 harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pariwisata, digital, hingga merchandising.
Bagi kalangan komunitas, pernyataan ini harus diterjemahkan dalam kebijakan konkret yang melindungi pelaku kecil dari dominasi modal besar.
“Kalau festival hanya jadi pasar bagi yang bermodal, maka ekonomi kreatif berubah dari ruang ekspresi menjadi ruang eksploitasi,” tegas Irene.
Selama ini integrasi festival dengan akses pasar, perlindungan hak cipta (IP), dan pembiayaan masih timpang. Banyak karya seniman dikomersialkan tetapi kehilangan nilai karyanya, sementara UMKM tidak punya daya tawar, dan pekerja event bekerja tanpa standar layak.
Karena itu, aktivis budaya menilai negara harus hadir bukan hanya mempromosikan festival, tetapi menjadi pelindung ekosistem rakyat kreatif.
Managing Director Jogja Festivals, Dinda Intan Pramesti Putri, menyebut Jogja Festivals kini menaungi 40 festival.
“Jogja Festivals adalah rumah bersama,” katanya.
Namun bagi komunitas, rumah bersama harus menjamin yang kecil tidak terusir oleh kurasi komersial dan kepentingan sponsor.
Pemkot Jogja mendeklarasikan diri sebagai Kota Festival. Di satu sisi membuka peluang ekonomi, tapi di sisi lain memicu risiko gentrifikasi sedangkan harga sewa naik, ruang hidup warga menyempit, dan pelaku kreatif lokal terdesak oleh industri pariwisata.
JFFE 2026 juga mendorong paket wisata dan promosi digital global. Aktivis mengingatkan, tanpa regulasi berpihak, festival bisa mempercepat komodifikasi budaya tanpa kesejahteraan yang adil bagi pemiliknya.
“Festival ramai tapi rakyat kreatif tetap miskin adalah ironi. Branding kota tidak boleh mengorbankan warga,” kata Irene.
JFFE 2026 dirancang menghadirkan simposium, forum Asia, dan pertemuan pejuang festival ASEAN. Namun komunitas menuntut agar forum itu membuka akses nyata, kontrak adil, standar honor, perlindungan karya, dan akses pembiayaan bagi seniman dan UMKM kecil.
Harapannya, JFFE tidak hanya menjadi etalase wisata, tapi ruang perjuangan ekonomi kreatif yang memanusiakan pekerja budaya.
“Ekonomi kreatif bukan milik elite karena lahir dari rakyat yang berkarya. Festival harus menjadi ruang hidup, bukan sekadar panggung foto,” tutup Irene Umar.
