JAKARTA, fornews.co — Di tengah gejolak global dan tekanan transisi hijau, Pemerintah menegaskan ketahanan ekonomi Indonesia tidak boleh berhenti pada angka pertumbuhan dan derasnya investasi.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, dalam laporannya menekankan kebijakan ekonomi harus berpihak pada rakyat, menciptakan kerja layak, dan memperkecil ketimpangan, bukan memoles statistik makro.
Pernyataan itu disampaikan menyusul paparan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam China Conference: Southeast Asia 2026 di Jakarta, Selasa, 10 Februari, yang menempatkan Indonesia sebagai motor ekonomi hijau Asia Tenggara.
“Ketahanan ekonomi kawasan harus inklusif. Pertumbuhan, perdagangan, dan transisi hijau harus dirasakan pekerja, UMKM, dan daerah, bukan hanya investor besar,” kata Haryo Limanseto.
Airlangga memaparkan kinerja ekonomi Indonesia tetap solid dengan pertumbuhan 2025 sebesar 5,11 persen, inflasi terkendali 3,55 persen, serta surplus perdagangan USD 2,51 miliar.
Angka tersebut juga diikuti penurunan kemiskinan menjadi 8,5 persen dan penciptaan 1,4 juta lapangan kerja.
Menurut Haryo, kerja sama dagang seperti Hong Kong–ASEAN dan berbagai CEPA harus diarahkan ke industri hijau bernilai tambah agar membuka pekerjaan layak dan transfer teknologi.
Di sektor energi, pemerintah mengalokasikan Rp402,4 triliun pada 2026 untuk ketahanan energi dan transisi hijau, termasuk pengembangan energi terbarukan, hilirisasi baterai EV, dan bahan bakar nabati. Agenda ini diproyeksikan menciptakan hingga 4,4 juta pekerjaan sampai 2029.
“Ekonomi hijau bukan proyek elite. Ini harus menjadi mesin keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat,” tutup Haryo.
