JAKARTA, fornews.co– Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, ketenagakerjaan menjadi sektor yang berdampak sangat luas selama masa pandemi Virus Korona (Covid-19) saat ini.
“Informasi yang saya terima, ada sekitar satu juta lebih pekerja informal yang telah dirumahkan dan 375.000 pekerja formal yang terkena PHK. Sedangkan untuk pekerja informal diperkirakan sekitar 315.000 yang terdampak,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas, Kamis (30/4).
Atas dasar tersebut, Jokowi memberikan beberapa poin penting. Pertama, mencegah meluasnya PHK, dan di sini pastikan program stimulus ekonomi yang sudah diputuskan betul-betul segera diimplementasikan, segera dilaksanakan, dan betul-betul berjalan sehingga dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha.
“Saya ingatkan juga, agar berbagai paket stimulus ekonomi ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki komitmen untuk tidak melakukan PHK, ini penting,” tegas Jokowi.
Kemudian, terang Presiden, untuk pekerja di sektor formal yang jumlah pekerjanya mencapai 56 juta, diminta untuk dipastikan skema program yang meringankan beban para pekerja.
“Insentif pajak sudah, kemudian relaksasi pembayaran iuran BPJS, keringanan dalam pembayaran kredit atau pinjaman, saya kira ini sebuah scheme yang sangat baik. Tetapi sekali lagi, tolong diikuti agar pelaksanaannya betul-betul bisa tepat sasaran,” terang Presiden.
Jokowi juga meminta pekerja di sektor informal dimasukkan dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Apalagi, data yang diterimanya ada 126,5 juta pekerja dan terdapat 70,5 juta yang bekerja di sektor informal.
“Bagi pekerja informal yang masuk kategori miskin dan kelompok rentan miskin, pastikan mereka mendapatkan bantuan sosial, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” jelas Presiden.
Bagi pekerja yang dirumahkan atau korban PHK, Presiden meminta diberikan prioritas untuk mendapatkan Kartu Prakerja. “Informasi terakhir yang saya terima yang mendaftar untuk Kartu Prakerja sudah 8,4 juta, padahal jatahnya hanya untuk 5,6 juta. Sehingga sekali lagi, untuk korban PHK agar diberikan prioritas,” ujarnya.
Kementerian Desa, Kementerian PU, Kementerian BUMN, dan kementerian-kementerian yang lainnya, ungkap Jokowi, agar memperbanyak program padat karya tunai, sehingga ada penyerapan tenaga kerja yang banyak di situ. Berikutnya memberikan perlindungan pada para pekerja migran, baik yang sudah kembali ke tanah air maupun yang masih berada di luar negeri, sehingga mereka betul-betul pada posisi tetap terlindungi.
“Kita juga telah mengirimkan paket-paket sembako untuk para pekerja migran kita, yang berada di Malaysia dan saya minta ini agar terus diteruskan,” tandas dia. (aha)
