JAKARTA, fornews.co-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, dalam proses pembangunan Jalan Tol Cisumdawu masih, masih banyak kendala-kendala aturan teknis dan prosedur administrasi yang terus berulang-ulang dialami, dan tidak ada penyelesaian secara permanen.
”Penyelesaiannya selalu kasus per kasus, tidak kita buat regulasi yang sederhana yang ringkas, yang cepat. Saya kira sebetulnya solusinya itu,” ujar Presiden, pada Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7).
Dalam Ratas yang membahas tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional jalan tol, utamanya di Sumatra yakni Trans Sumatra, dan kedua di Cisumdawu itu, Jokowi mengungkapkan, bahwa pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di lapangan masih ada proses pembebasan lahan dan pengembalian dana talangan tanah yang juga terhambat karena urusan administrasi.
”Saya ingin mendengar masalah ini dan ini agar segera diselesaikan, terutama Kementerian ATR/BPN. Kemudian, juga masih belum lengkapnya peraturan teknis pelaksana, baik ini di Kementerian ATR/BPN maupun di Kementerian Keuangan. Karena tol ini juga berkaitan dengan Bandara Kertajati,” ungkap dia.
Kemudian, terang Jokowi, terkait pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra, nilai kebutuhan untuk investasinya mencapai Rp476 triliun. Dari total investasi itu, masih ada kebutuhan tambahan pendanaan sebesar Rp386 triliun untuk menyelesaikan keseluruhan ruas backbone sampai 2024.
”Ini dalam rangka memberikan daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi nasional kita. Dan kita tahu tol Trans Sumatra ini sepanjang kurang lebih 2.765 kilometer (km),” terang dia.
Jokowi berharap, pembangunan jalan tol tersebut dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatra, sehingga akan terjadi efisiensi, waktu tempuh, dan meningkatkan fungsi multiplier effect dua sampai tiga kali lipat terhadap PDB.
“Saya minta betul-betul dikalkulasi kelayakan finansialnya dan juga opsi-opsi untuk tambahan ekuitas dalam melanjutkan proyek ini. Kemudian ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif, untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN dan juga tidak tergantung pada APBN,” tandas dia. (aha)
