KAYUAGUNG, fornews.co – Kepala Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ilir (OKI), AKBP Alamsyah Pelupessy mengimbau agar masyarakat, organisasi masyarakat (ormas), ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat melaksanakan tugas sesuai fungsinya masing-masing.
Menurutnya, semua pihak ini mempunyai peran masing-masing termasuk pihak pemerintah yang memiliki tugas dan diberikan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Kita di indonesia ini diberikan peran masing-masing. Ada pemerintah yang diberikan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, di samping itu ada pihak lain misal LSM termasuk masyarakat mempunyai peran untuk memantau pelaksanaan program yang telah direncakanan dan dilaksanakan oleh pemerintah,” katanya.
Dengan melakukan hal-hal sesuai fungsinya masing-masing ini, kata AKBP Alamsyah, semua pihak ini tidak perlu melakukan hal negatif yang dilarang Undang-undang serta norma yang ada di internal ormas ataupun organisasi itu sendiri.
“Mari kita masing-masing memainkan perannya dengan baik sehingga roda kepemerintahan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Imbauan ini disampaikan Kapolres berkaitan dengan tertangkapnya beberapa orang yang diduga melakukan pemerasan terhadap salah seorang staf pemerintah daerah Ogan Komering Ilir beberapa waktu lalu. Meski enggan menyebut bahwa tiga orang yang kini penahannya ditangguhkan tersebut membawa bendera suatu organisasi, dia tetap mengharapkan LSM atau ormas ini dapat bekerja sesuai ketentuan.
Dari tiga orang tersangka ini juga, menurut AKBP Alamsyah pihaknya menerima laporan yang disampaikan oleh para tersangka terkait adanya indikasi dugaan penyalahgunaan anggaran mulai tahun 2018 lalu hingga 2020 di salah satu instansi di Pemkab OKI. Pada prinsipnya, jelas Alamsyah pihaknya tetap menerima aduan atau laporan dari masyarakat tersebut.
“(Yang disampaikan) masih kita selidiki karena sangat banyak, anggaran tahun 2018 itu (juga) semua diajukan ke kita dan menyuruh kita menyelidiki dugaan tersebut. Kalau tahun 2018, itu seluruhnya sudah (melalui) pemeriksaan BPK dari 2018, dan kalaupun ada memang penyalahgunaan tentu ada upaya dan menyuruh kita menyelidiki dugaan tersebut,” ujarnya. (rif)
