JAKARTA, fornews.co – DPP Projo memutuskan untuk menonaktifkan FY dari posisinya sebagai Ketua DPD Projo Sumatera Selatan (Sumsel). Hal itu diputuskan melalui rapat pengurus harian DPP Projo, Selasa (18/08).
Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi dalam keterangannya menuturkan, hal ini dilakukan agar FY dan beberapa rekannya yang juga tergabung dalam organisasi Projo dapat fokus menjalani kasusnya.
“Supaya saudara FY dkk bisa fokus menghadapi kasusnya, sembari DPP juga mencari informasi dan kebenaran terhadap permasalahan tersebut, serta melihat perkembangan ke depan, maka DPP PROJO menonaktifkan saudara FY selaku Ketua DPD Projo Sumsel, dan para pengurus Projo Sumsel lainnya yang juga tersangkut masalah ini,” ungkapnya seperti dilansir dari detik.com.
Sebagaimana diketahui, FY dkk beberapa waktu ini ramai diberitakan di sejumlah media bahwa yang bersangkutan ditangkap oleh Polres OKI atas dugaan kasus pemerasan. Namun di beberapa pihak juga menyebut bahwa FY dkk sebenarnya dijebak, dan justru mereka yang disuap supaya Projo jangan membongkar praktik dugaan korupsi penyimpangan dana bantuan PKH di Kabupaten OKI.
Terkait hal ini, lanjutnya, polisi juga tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Ditambahkan Sekretaris Jenderal Projo, Handoko bahwa keputusan memberhentikan sementara FY dkk ini sudah sejalan dengan Pasal 15 dan Pasal 16 Anggaran Dasar dan Pasal 12 dan Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga PROJO, maupun Peraturan Organisasi PROJO. “Nanti kalau saudara FY dkk terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana, maka kami akan pecat (FY dkk) demikian juga kalau tidak terbukti melakukan tindak pidana, bisa saja kami pulihkan kembali,” ujarnya.
Untuk sementara, DPD Projo Sumsel akan dipimpin oleh Plt yaitu Hidayat Comsu yang sebelumnya sebagai Wakil Ketua DPD Projo Sumatera Selatan.
DPP PROJO juga mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, maupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan agar segera menyelidiki kasus dugaan penyimpangan dana bantuan PKH di Kabupaten OKI ini. “Kami melihat dugaan penyimpangan ini juga menjadi keresahan publik di Sumatera Selatan, apabila memang ada keterlibatan para pejabat baik di Kabupaten OKI maupun pejabat lainnya, tolong segera diselidiki,” tegasnya.
“Kalau masih ada pejabat yang melakukan korupsi di masa pandemi COVID-19 ini, semua harus disikat, ‘silahkan digigit’ sebagaimana yang sering disampaikan Bapak Presiden Jokowi,” pungkasnya.
Diberikan Sebelumnya, polisi menetapkan Ketua Pro Jokowi (Projo) Sumatera Selatan (Sumsel) inisial FY dan dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pejabat di Ogan Komering Ilir (OKI). Penahanan ketiganya ditangguhkan karena alasan kesehatan, meski demikian Kapolres OKI, AKBP Alamsyah Pelupessy menegaskan pihaknya akan segera melakukan proses lebih lanjut atas kasus ini dan menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Kabupaten OKI. (rif)
