PENDOPO, fornews.co-Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pemkab PALI), menganggap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) harus menjadi perhatian khusus dan serius. Kapan dan siapa hal ini tidak bisa diketahui. Bahkan bisa menimpa siapa saja.
Untuk itu, Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten PALI, dalam programnya konsen untuk melakukan pencegahan terhadap KDRT. Bersama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPKB dan P3A) setempat, organisasi para istri pejabat ini menggelar Penyuluhan Pencegahan KDRT di Gedung Pesos Komplek Pertamina Pendopo, Selasa (14/02).
Sekretaris Daerah (Sekda) PALI, H Robby Kurniawan SSTP MSi mengatakan, KDRT merupakan tindakan yang tidak terpuji dan secara hukum merupakan tindak pidana. “Makanya, hal ini harus dicegah dan dihindari secara dini dengan cara memberikan kesadaran hukum mengenai KDRT kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten PALI,” ujarnya saat menghadiri acara tersebut mewakili Bupati PALI, H Heri Amalindo.
Terkait masalah ini, Robby mengajak kepada seluruh Kepala SKPD serta seluruh elemen masyarakat, untuk mendukung kegiatan tersebut dan menyatakan stop terhadap KDRT. “Ada tiga faktor penyebab KDRT yakni kurang siapnya menjalani hidup berumah tangga, kurangnya pemahaman ilmu agama, dan kurangnya regulasi atau aturan sehingga KDRT bisa memicu perceraian dan banyak yang dirugikan,” terangnya.
Sementara, Ketua TP PKK Kabupaten PALI, Hj Sri Kustina melalui Sekretaris Meika mengatakan, kegiatan tersebut merupakan program kerja TP PKK PALI yang telah menjadwalkan kegiatan penyuluhan pencegahan KDRT secara rutin. Menurut dia, isu KDRT harus menjadi perhatian semua pihak. Sebab kasus ini sulit di tekan, apalagi masyarakat menganggap KDRT merupakan urusan intern keluarga.
“Kurangnya pengetahuan, kurang pemahaman norma agama dan kesulitan ekonomi pemicu KDRT. Jadi dengan adanya penyuluhan ini, mudah-mudahan bisa membuka pengetahuan kita dalam mencegah KDRT. Lalu menyampaikan ke seluruh warga di lingkungannya masing-masing,” harapnya.
Kepala Dinas Pembedayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel, Hj susna Sugiarti mengatakan, lebih baik mencegah daripada menangani masalah KDRT. “Sebab, kalau KDRT sudah masuk dalam ranah hukum semuanya jadi repot. Apalagi KDRT juga termasuk dalam melanggar hak asasi manusia (HAM),” ucapnya.
Selain itu sambungnya, penyebab terjadinya KDRT juga akibat perubahan global sehingga menjadi ancaman terhadap agama. “Perempuan itu memiliki fungsi gender untuk dilindungi, makanya perempuan dan anak rentan mengalami kekerasan, pelecehan dan diskriminasi. Padahal dalam rumah tangga perempuan dan laki-laki adalah partner yang salIng bekerjasama,” tukasnya. (son)
