JAKARTA, fornews.co — Ketahanan ekonomi Indonesia yang selama ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga mulai menunjukkan gejala mengkhawatirkan.
Pemerintah menyoroti pergeseran kelas menengah yang kian mendekati kelompok rentan, sebuah sinyal bahwa pertumbuhan belum sepenuhnya diikuti pemerataan daya beli.
Dalam forum IDE Katadata Future Forum 2026, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menegaskan bahwa kelas menengah masih menjadi tulang punggung ekonomi nasional, tetapi posisinya tidak boleh dianggap aman.
“Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB kita berada di kisaran 54–55 persen. Itu menunjukkan betapa besar peran kelas menengah dalam menjaga pergerakan ekonomi,” ujarnya.
Susiwijono menjelaskan, ketegangan geopolitik dan gangguan rantai pasok global memang memberi tekanan pada banyak negara.
Meski demikian, struktur ekonomi Indonesia yang bertumpu pada pasar domestik membuat pertumbuhan tetap berada di sekitar 5 persen, dengan inflasi terkendali dan indikator makro yang relatif stabil.
Di balik capaian tersebut, pemerintah melihat adanya pergeseran komposisi kelas menengah. Saat ini, kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah mencapai sekitar 66,35 persen populasi atau lebih dari 185 juta orang.
Pergeseran ke kelompok “menuju kelas menengah” dinilai sebagai tanda penurunan daya beli yang tidak bisa diabaikan.
“Ini yang harus kita cermati bersama. Ketika sebagian kelas menengah mulai turun kelas, artinya ada tekanan nyata pada kemampuan belanja mereka, terutama di wilayah perkotaan,” kata Susiwijono.
Perubahan juga terlihat pada struktur pekerjaan dan pola konsumsi. Sektor jasa semakin dominan, sementara proporsi pekerja formal cenderung menurun.
Di sisi lain, pengeluaran rumah tangga bergeser ke kebutuhan nonpangan seperti hunian, transportasi, dan gaya hidup, yang membuat ruang konsumsi semakin tertekan.
Susiwijono mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan yang merata.
Ia menyinggung fenomena Chilean Paradox sebagai refleksi bahwa angka pertumbuhan perlu diimbangi distribusi manfaat yang adil.
“Pertumbuhan harus terasa manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Kalau tidak, maka fondasi ekonomi bisa melemah karena daya beli tidak terjaga,” ujarnya.
Sebagai respons, pemerintah memperkuat berbagai kebijakan yang menyasar kelas menengah, mulai dari insentif perpajakan, dukungan pembiayaan perumahan melalui FLPP, hingga stimulus sektor otomotif dan subsidi energi.
Program perlindungan sosial juga tetap dijalankan untuk menjaga keseimbangan antar kelompok masyarakat.
Susiwijono menambahkan, data dan riset menjadi pijakan penting dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan berbasis data yang kuat. Kelas menengah harus terus didorong agar tetap produktif, berdaya beli, dan berkontribusi bagi ekonomi nasional,” katanya.
