PALEMBANG, fornews.co-Gerakan Petani Pendesak Bersatu (GPPB) Ogan Ilir segera melakukan gugatan ke PTUN, terkait terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VII Cinta Manis.
Menurut Anggota DPRD Sumsel daerah pemilihan (dapil) Ogan Ilir (OI) Rusdi Tahar, BPN menerbitkan sertifikat HGU untuk perusahaan plat merah tersebut di lahan yang masih berkonflik dengan rakyat.
Tahar menyebut, di lokasi 1 yang berada di kawasan Tanjung Batu; Senuro; Meranjat; Tanjung Lalang; Burai; Sentul; Tanjung Sejaro; dan Tebing Gerinting, seluas 6.512, 423 hektare (Ha) telah bersertifikat HGU No 01/1995.
Kemudian, pada lokasi 2 seluas 8.866,75 Ha di Ketiau, Seri Bandung, Seri Tanjung, Tanjung Atap, Beti/Meranjat, Limbang Jaya, Tanjung Pinang dan Tanjung Dayang, dulunya belum ada HGU. Sama halnya dengan areal yang berada di lokasi 3 seluas 4.883,92 Ha, yakni di Desa Betung, Rengas, Lubuk Bandung, Lubuk Keliat dan Sunur, belum memiliki sertifikat.
“Cuma, tiba-tiba BPN menawarkan HGU di lokasi 2 di Ketiau, Seri Bandung, Seri Tanjung, Tanjung Atap, Beti/Meranjat, Limbang Jaya, Tanjung Pinang dan Tanjung Dayang. Itu HGU nya sudah terbit tahun 2016 kemarin. Padahal ini masih ada persoalan konflik warga dengan perusahaan (PTPN) dan belum tuntas,” jelas Anggota Komisi IV DPRD Sumsel itu.
Padahal, ungkap Tahar, sudah ada surat-surat dari pemerintah daerah, yakni DPRD OI, Pemkab OI, DPRD Sumsel dan Surat Gubernur, yang menyatakan akan mengevaluasi dan surat tersebut ditujukan ke Kementerian BUMN, yang selanjutnya masuk ke BPN, untuk tidak menerbitkan HGU terkait dengan dua lokasi yang masih berkonflik dengan masyarakat.
“Termasuk lokasi 1 yang telah terbit HGU nya diminta untuk mengevaluasi kembali. Tapi, kemudian tahu-tahu ini (HGU) dikeluarkan oleh BPN tahun 2016 kemarin. Harusnya, memang yang namanya HGU inikan bisa terbit kalau kondisi lahan clear and clean. Tidak ada persoalan dengan masyarakat,” ungkapnya.
“Hingga saat ini antara rakyat dan PTPN VII masih ada persoalan. Jadi, dengan fakta-fakta ini, memang belum bisa diterbitkan. Dengan kondisi seperti ini, rakyat melalui GPPB akan menggugat ke PTUN berkaitan dengan HGU yang diterbitkan,” tukasnya.
Tahar menambahkan, untuk saat ini GPPB lagi konsultasi dengan pengacara untuk memetakan ini, hingga nantinya sesegera mungkin tuntas. “Setelah data-data yang dibutuhkan sudah cukup kuat dan dikaji, barulah disampaikan ke PTUN untuk mengajukan gugatan, isinya ya meminta membatalkan HGU,” tandasnya. (tul)
